PBNU Kok Dilawan
Terlalu sering saya ungkapkan bahwa berbicara tentang NU dan politik praktis nyaris tidak akan pernah ada habisnya. Karenanya ada yang memberi setigma bahwa Deoxyribonucleic Acid (DNA) NU adalah politik. Tentunya stigma tersebut dikaitkan dengan aspek historis dan dinamika yang menyertainya.
Sekarang ini ditengarai ada dinamika yang kurang kondusif - konstruktif relasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), lebih spesifik antara Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Beredar narasi dan statemen dari keduanya yang mengindikasikan 'disharmoni' (tanda kutip).
Bagi warga NU dengan kualifikasi tertentu, narasi dan statemen yang terkesan kontradiktif dari keduanya merupakan hal biasa. Tapi bagi warga dengan kualifikasi 'standar' bisa dianggap luar biasa dan membawa implikasi serius. Tidak bisa dihindari jika kemudian ada warga yang mengkaitkan kualitas akhlak warga atau kader. Ada pula yang menisbatkan PBNU sebagai induk dan PKB sebagai anak. Pada tataran ini perdebatan akan semakin seru jika penisbatan tersebut hanya didasarkan pada logika yang nir etika. Apalagi kalau perdebatannya menggunakan gaya 'mukidi'.
Sebagai Imam
Sejarah telah mencatat bahwa warga NU memiliki tingkat ketaatan yang relatif lebih tinggi kepada pemimpinnya dibandingkan dengan lainnya. Kualitas ketaatan yang relatif bagus tersebut tidak bisa dipisahkan dengan terbentuknya relasi kiai/ulama dengan santri. Dalam banyak aspek, santri akan selalu bersikap 'sami'na wa atha'na' atau 'sendiko dawuh' meski santri itu memiliki stratata sosial yang lebih tinggi, berdasar ekonomi dan jabatan.
Dalam konteks tersebut sampai sekarang ini masih banyak dijumpai seorang menteri negara yang mencium tangan kiai. Demikian pula sejumlah gubernur, anggota DPR/MPR-RI, termasuk para ketua umum partai politik. Mereka juga tidak berani tertawa terbahak bahak, apalagi sambil menuding di depan kiai. Ini kultur yang tidak luntur.
Jamiyah NU adalah milik para kiai/ulama sekaligus termpat berkumpul mereka untuk berkhidmah. Dari generasi ke generasi, dari periode ke periode, jamiyah NU senantiasa dikendalikan para kiai/ulama. Semua produk hukum jamiyah yang dihasilkan para kiai/ulama mengikat bagi kadernya untuk mengikutinya. Bahkan, dawuh para kiai/ulama menjadi pedoman atau referensi di luar produk hukum organisasi. Mengapa demikian?
Dalam konteks jamyah, PBNU adalah tempat berkumpulnya para kiai/ulama dengan mandat menggerakkan fungsi dan peran jamiyah. Secara teknis peran dan fungsi tersebut dijalankan oleh lembaga syuriyah dan lembaga tanfidziyah secara komplementer. Siapapun yang menjadi mandataris PBNU sejatinya adalah sebagai imam sekaligus sebagai representasi jamiyah. Kapasitas seorang imam tidak bisa dilihat semata mata berdasarkan usia, kualifikasi akademik, senioritas/yunioritas, strata sosial, dan kelas ekonomi. Karena semua masalah tersebut sudah selesai pada saat dilangsungkannya perhelatan Muktamar. Jika ada yang kemudian 'menyederhanakan' atau istilah vulgarnya 'meremehkan' imam, maka pada dasarnya itu bentuk inkonsistensi yang dipicu oleh hal hal subyektif - personal.
Sampai hari ini, PBNU masih kokoh sebagai imam yang diikuti oleh semua warga NU baik struktural maupun kultural, praktis tidak melihat siapa yang mendapatkan mandat sebagai imam. Contoh yang berulang-ulang adalah ketaatan warga NU mengikuti keputusan PBNU tentang penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Jika terjadi perbedaan dengan pemerintah atau Muhammadiyah misalnya, mayoritas warga sami'na wa atha'na. Demikian pula masalah yang masih aktual adalah sikap PBNU terhadap wabah Covid 19.
Sejarah PKB
Banyak yang mengatakan bahwa PKB adalah parpolnya NU. Ada pula yang menyebutkan PKB 'anak kandung' NU. Tapi ada pula yang menegaskan, PKB bukan satu satunya anak kandung NU juga bukan satu satunya partainya warga NU. Ungkapan dan pernyataan tersebut bisa menjadi benar dan bisa juga menjadi salah tergantung siapa yang mengucapkannya. Mengapa begitu?.
Sejarah telah mencatat, NU pernah memutuskan menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada masa orde baru. Pernah memutuskan sikap netralitas dan jarak yang sama dengan semua parpol. Persoalan afiliasi politik warga diserahkan kepada individu. PBNU juga memfasilitasi lahirnya parpol baru pada saat berlangsungnya era reformasi, yaitu PKB. Tapi, sekadar fasilitasi, partisipasi aktif terhadap PKB semacam bersifat 'fakultatif'. Karena itu sikap netralitas dan jarak yang sama tidak dimansukh secara definitif. Artinya, meski sudah ada PKB warga NU tidak berdosa jika afiliasi politiknya non PKB.
Berangkat dari perspektif seperti itu sejatinya tidak ada parpol yang menghegemoni NU, karena secara filosofis terlalu berat bola dunia NU dihegemoni oleh parpol tertentu, juga,- meminjam istilah Mitsuo Nakamura, tidak ada kekuatan yang mampu menggeser bola dunia NU dari porosnya. Ini fakta yang tidak bisa dibantah.
Bagaimana represifnya kepemimpinan orde baru terhadap NU, faktanya jamiyah yang lahir pada tahun 1926 ini tetap eksis, solid, dan istiqamah.
Jika belakangan ini muncul rumor adanya gejala disharmoni relasi PBNU dan PKB, maka gejala itu jika dibiarkan berkembang tidak menguntungkan PKB, bahkan dimungkinkan parpol tersebut akan mendapatkan predikat yang aneh-aneh. Sebab, PBNU adalah imam sedangkan semua warga atau kader posisinya sebagai makmum. Di bidang apapun imam atau pemimpin gerakannya atau sikapnya diikuti makmum. Jika PKB mengklaim sebagai bagian integral dari NU, maka tidak ada alasan untuk melawannya walaupun dirasa pahit. Dan memang hidup ini tidak selamanya manis, karena pahit ada kalanya dibutuhkan.
Gerakan PBNU sebagai imam dalam konteks politik adalah netralitas dan jarak yang sama. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengartikulasikannya dengan ungkapan yang simple dan tegas, yang intinya NU jangan dijadikan alat kontestasi politik oleh siapapun termasuk PKB. NU untuk bangsa, negara dan agama. Apa yang dikatakan KH Yahya Cholil Staquf sebagai afirmasi bahwa di dalam PBNU ada banyak kader dengan latar belakang parpol yang beragam. Induk jamiyah NU ibarat Indonesia Raya yang heterogen. NU adalah jamiyah diniyah besar, bahkan terbesar di dunia. Dia memiliki potensi besar, sumberdaya besar dan kapital sosial yang besar pula. Hal hal yang serba besar itu perlu diperuntukkan oleh kepentingan kepentingan yang lebih besar.
Sangat menarik ungkapan yang disampaikan KH Mustofa Bisri atau Gus Mus, pada Konbes NU di Jakarta belum lama ini. Beliau mengibaratkan NU sebagai pisau pencukur. Selama ini pisau pencukur lebih banyak dipakai untuk mengiris bawang merah. Tidak pas dan tidak sesuai dengan fungsi pisau pencukur. Mestinya pisau NU untuk kepentingan yang lebih besar, lebih luas dan lebih strategis. Karenanya, terasa baik sekali jika Gus Yahya sudah berbicara tentang dunia global dan sejenisnya.
Jika sekarang ini ada sikap tidak menganakemaskan PKB, sejatinya bukan untuk mendiskriditkan parpol tersebut. Tetapi perlu dimaknai bahwa PKB perlu lebih mandiri dalam meraih suara sekaligus menyelaraskan dirinya dengan kebijakan PBNU masa khidmah 2022 - 2027. Dengan kata lain jangan dependen dengan NU. Perlu kompetisi secara sehat, cerdas dan terbuka dalam memperebutkan suara warga NU. PBNU jangan dilawan, karena NU di jalan yang benar. Karena NU ingin berkhidmah dalam tataran global. NU kok dilawan. Wallahu a'lam bis shawab
H Mufid Rahmat, aktivis NU, mantan ketua PW GP Ansor Jateng, tinggal di Boyolali
