Tolak Lima Hari Sekolah, IPNU-IPPNU Purworejo: Pendidikan Agama dan Budaya Tak Boleh Tersingkir

Purworejo, NU Online Jateng

Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Purworejo secara tegas menolak wacana penerapan sistem sekolah lima hari atau full day school. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan pendidikan agama dan pelestarian budaya lokal yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan.

 

Ketua PC IPNU Purworejo, An’im Falahuddin, menilai bahwa sistem lima hari sekolah bisa memutus mata rantai pendidikan nonformal berbasis keagamaan yang selama ini menjadi fondasi pembentukan karakter generasi muda.

 

“Kami khawatir kebijakan lima hari sekolah akan berdampak buruk terhadap aktivitas keagamaan seperti madrasah diniyah, TPQ, serta pembinaan spiritual di mushala dan masjid. Sore hari adalah waktu krusial untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang tidak bisa digantikan oleh sistem formal,” ujarnya, Selasa (22/07/2025).

 

Selain aspek keagamaan, penolakan ini juga didasari oleh kekhawatiran akan hilangnya ruang ekspresi kebudayaan lokal. Kegiatan seperti pengajian remaja, hadrah, karawitan, dan pelatihan seni tradisional yang biasa digelar pada sore hari atau akhir pekan terancam tak lagi bisa dilaksanakan.

 

“Pendidikan bukan hanya soal angka dan jam belajar, tapi juga soal penanaman karakter, pelestarian budaya, dan keberlanjutan nilai-nilai luhur bangsa,” tambah An’im.

 

Senada dengan itu, Ketua PC IPPNU Purworejo, Deby Saktiyani, menuturkan bahwa pelajar perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga tradisi pendidikan Islam di wilayah pedesaan. Menurutnya, penerapan sistem lima hari sekolah berisiko menggerus ruang pembinaan akhlak dan adab yang selama ini efektif dilakukan melalui aktivitas keagamaan di luar jam sekolah.

 

“Jika setiap sore waktu anak tersita untuk pulih dari kelelahan sekolah, maka ruang pembinaan karakter secara spiritual akan hilang. Ini jelas merugikan, khususnya bagi pelajar di desa,” tegas Deby.

 

Ia menegaskan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal agar arah pendidikan di Indonesia tidak tercerabut dari akar budaya dan spiritual masyarakatnya.

 

“Indonesia bukan hanya Jakarta. Kebijakan pendidikan harus lahir dari pemahaman atas kondisi sosial, budaya, dan spiritual masyarakat di daerah,” pungkas Deby.

 

IPNU dan IPPNU menilai, wacana lima hari sekolah bukanlah solusi yang tepat untuk peningkatan mutu pendidikan. Justru, hal ini dapat menambah beban pelajar tanpa mempertimbangkan sinergi antara pendidikan formal dan nonformal yang selama ini berjalan harmonis.

 

Melalui pernyataan resminya, IPNU dan IPPNU Purworejo mendorong pemerintah untuk lebih bijak dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional.

Penulis: Muhamad Ansori