Menyoal Kabinet PBNU 2022-2027
Susunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027 hasil Muktamar ke-34 Lampung telah diumumkan. Banyak yang beranggapan NU akan benar-benar netral dengan semua partai politik (khittah), namun sebagian berpendapat NU akan tetap menjadi 'alat politik' kekuatan tertentu. Hanya berganti 'majikan' saja. Dulu 'diperalat' kekuatan partai A, sekarang berpindah ke partai B. Terlepas dari pro dan kontra, susunan kepengurusan PBNU periode 2022-2027 miliki beberapa fenomena yang menarik dicermati.
Pertama, Posisi ketua umum dan sekretaris jenderal tanfidziyah diduduki dari kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang notabenenya organisasi Kader kemahasiswaan di luar lingkaran Nahdlatul Uama (NU), padahal NU punya organisasi kader kemahasiswaan yang bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Posisi ketum dan sekjen merupakan posisi sangat vital dan memiliki peran sangat besar dalam menentukan arah organisasi. Apakah model pengkaderan dan cara fikir PBNU lima tahun ke depan akan lebih banyak diwarnai cara fikir kader HMI? wallahu 'alam.
Siapapun gak bakal pernah membayangkan di era tahun 90 an Gus Yahya sebagai Ketua HMI Cabang DIY dan Gus Ipul sebagai Ketua HMI Cabang DKI Jakarta bisa menjadi nahkoda PBNU periode 2022-2027. Apakah bisa diambil makna bahwa para elit NU dan para kader muda NU (PMII, Ansor, IPNU, dan IPPNU) sudah bisa berdamai dengan HMI yang saat kuliah diposisikan sebagai musuh dan sulit berdamai khususnya dalam perebutan kepemimpinan organisasi intra kampus? Wallahu 'alam juga.
Kader PMII dan HMI harus saling menyadari bahwa permusuhan karena beda organisasi sudah saatnya dihentikan. Hari ini yang dibenci dan dianggap sebagai musuh, 20-25 tahun lagi bisa menjadi teman, patner bisnis, atasan atau idola yang membantu kesuksesan masa depan.
Di era generasi internet (e-Generation) di mana setiap orang bebas dan dengan mudah bisa memproduksi, menerima, dan menyebarkan informasi, serta ditandai dengan persaingan yang sangat ketat, diperlukan kepiawaian setiap orang dalam bersinergi dengan pihak-pihak yang berbeda posisi atau profesi. NU dan Muhamadiyah, PMII dengan HMI memiliki perbedaan dalam metode perjuangan harus bersinergi dalam mengisi dan mempertahankan NKRI.
11 kader perempuan NU terbaik masuk dalam jajaran kepengurusan PBNU masa khidmah 2022-2027 (Foto: fahmina.or.id)
Kedua, sepanjang NU berdiri, baru kali ini merekrut perempuan dalam struktur pengurus PBNU. Tidak tanggung-tanggung ada 11 kader terbaik perempuan yang masuk kepengurusan PBNU, Nyai Hj Nafisah Sahal Mahfudh, Nyai Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan Nyai Hj Machfudhoh Ali Ubaid sebagai mustasyar (dewan penasehat). Kemudian Hj Nafisah Ali Maksum, Hj Badriyah Fayumi, Hj Ida Fatimah Zaenal dan Hj Dr Faizah Al Sibromalisi sebagai pembantu syuriah (A'wan). Selanjutnya ada Hj Khofifah Indar Parawangsa dan Hj Alissa Qotrunnada Wahid sebagai ketua tanfidiziyah (eksekutif) serta Al Rahmayanti sebagai wakil sekjen.
Keterlibatan 11 kader terbaik perempuan dalam jajaran pengurus PBNU merupakan sesuatu yang baru, bahkan bisa disebut 'kejutan tradisi' dalam lingkungan organisasi sosial keagamaan pada umumnya dan NU khususnya. Keterlibatan 11 kader perempuan terbaik dalam kepengurusan PBNU menunjukkan bahwa di lingkungan NU tidak lagi memandang perempuan dari aspek fiqih saja yaitu bicara tentang hukum boleh atau tidaknya perempuan tampil depan publik tetapi perempuan sudah diberi kesempatan untuk memberi kontribusi dalam mewujudkan peradaban dunia.
Kader perempuan harus bisa memanfaatkan dan menunjukkan kepada dunia bahwa perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki berkiprah dalam lingkup publik. Semoga kader terbaik perempuan bisa menjalankan peran secara optimal sehingga NU benar-benar menjadi organisasi tidak hanya lingkup Indonesia tapi sampai tingkat dunia. wallahu a'lam bis shawab
Saekan Muchith, Pengamat Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Dosen FITK UIN Walisongo Semarang, Sekretaris Majelis Alumni IPNU Jawa Tengah
