Bibit Masalah Pendidikan di Indonesia
Sejak 20 Agustus 2022 publik dibuat geger dengan kasus suap Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang menyeret Rektor Universitas Negeri Lampung Prof Karomani. Suap menyuap di dunia pendidikan tentu mencoreng makna pendidikan itu sendiri.
Suap bermakna uang sogok. Praktik ini menjanjikan sejumlah pendapatan tambahan di dunia pendidikan. Bowen dalam buku Charles Darwin berjudul Resources in Education, Oxford, University, 2nd edition, berpendapat revenue (pendapatan), yaitu 'Konsep dasar yang mendasari teori biaya pendapatan adalah bahwa biaya pendidikan per unit siswa ditentukan oleh pendapatan yang tersedia untuk tujuan pendidikan.'
Di sebagian besar institusi publik atau swasta, pendapatan pendidikan terkait erat dengan pendaftaran. Institusi publik paling utama, pendapatan pendidikan diperoleh lebih besar dari biaya kuliah dan dari alokasi negara berdasarkan formula didorong oleh pendaftaran. Di sebagian besar lembaga swasta, pendapatan pendidikan terutama berasal dari uang sekolah.
Namun biaya pendapatan yang menjadi kasus akhir-akhir ini sungguh memalukan, proses PMB jalur mandiri dijadikan sumber pendapatan dengan cara suap. PMB semestinya menjadi momentum meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi. PMB perguruan tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
Bidang pendidikan memastikan pembelajaran mahasiswa berjalan dengan baik, penelitian untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat guna menjalin kohesivitas dengan masyarakat agar terjadi pelayanan dan pengembangan kapasitas masyarakat di berbagai lini.
Terjadinya penyimpangan berbentuk suap setidaknya akibat dari kewenangan yang tidak berjalan semestinya. Pertama, kapasitas seseorang terkadang hanya dilihat dari jabatan yang diemban. Kedua, tidak adanya pendidikan tentang kejujuran (integritas) yang perlu ilmuan tempuh juga melekat pada profesinya. Ketiga, besarnya tuntutan atau beban untuk menjadi rektor contohnya perlu menghasilkan jurnal ilmiah berskala internasional bereputasi yang membutuhkan biaya besar namun tak sebanding dengan insentif dari universitas. Keempat, pemerintah terobsesi pada peningkatan peringkat atau kapasitas kampus tanpa mengawasi peningkatan integritas ilmuan.
Siklus Masalah Pendidikan
Di Indonesia masyhur setiap ganti menteri mesti ganti kebijakan, kurikulum, arah pendidikan, standar mutu dan lain-lain. Beberapa hal itu sudah menjadi siklus masalah pendidikan, lalu pertanyaannya akankah suap ini menjadi bibit baru siklus masalah pendidikan? Tentu semua kita tidak menginginkan hal itu terjadi, maka perlu langkah strategis dimulai dari penanaman nilai-nilai integritas ilmuan terkhusus untuk jajaran pimpinan perguruan tinggi.
Integritas dibutuhkan mulai dari proses manajemen, jenjang karir dosen melalui penilaian angka kredit dosen dengan impian menjadi profesor, dan budaya akademik. Proses manajemen selalu identik dengan tujuan akhirnya yaitu optimalisasi kinerja. Kinerja bisa optimal dengan selalu menerapkan fungsi manajemen yang ada mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan lainnya. Jenjang karir bisa dikawal melalui proses peningkatan jabatan fungsional melalui mekanisme penilaian angka kredit dosen dengan melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dari proses ini integritas dosen terbentuk.
Rektor ibarat lokomotif yang membawa beragam gerbong (rangkaian) pada tujuan utama. Sebagai ilmuan, rektor sudah seyogyanya menjaga marwah pendidikan dengan tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu, perlu harmonisasi pemerintah bersama pendidikan tinggi, pendidikan integritas sejak dini juga konsekuensi akan perbuatannya. Wallahu a'lam bis shawab.
Singgih Aji Purnomo, Dosen STAI Muslim Asia Afrika Tangerang, Pengurus Bidang Kajian dan Riset Lakpesdam NU Jakarta Selatan
