Brebes, NU Online Jateng
Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Jawa Tengah nendesak pemerintah agar membatalkan realisasi impor beras, meski dengan alasan untuk memperkuat persediaan pangan nasional.
Ketua PW LPPNU Jateng Suroso mengatakan, dalam upaya mengamankan persediaan dan pengadaan beras nasional tahun ini tidak perlu mendatangkan dari mancanegara, tetapi cukup mengandalkan hasil panen dalam negeri saja.
"Setiap tahun panen padi melimpah, tapi harga di tingkat petani jatuh, karena bersamaan dengan itu beras impor masuk. Inilah yang menjadikan petani selalu di pihak yang durugikan," kata Suroso kepada NU Online Jateng di Brebes, Selasa (23/3).
Menurutnya, biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh para petani padi sangat tinggi. Bersamaan dengan itu pada musim tanam petani sulit mendapatkan bibit dan pupuk. Kalaupun bisa terpenuhi harus mengeluarkan biaya tinggi.
"Sementara ketika musim panen harga hasil panen jatuh karena pasaran dibanjiri beras impor yang harganya murah. Petanipun tidak berdaya, pil pahit harus ditelan. Hasil panen kalau dijual, pendapatannya di bawah biaya produksi," ucapnya.
Dia menambahkan, ada yang kurang tepat pada level kebijakan pemerintah yang selalu berupaya meningkatkan produksi panen dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tanpa memikirkan pengadaan bibit, pupuk, dan pemasarannya.
"Untuk membantu petani padi, mestinya tidak melalui tahapan instan seperti itu, yakni hanya mendongkrak hasil panen saja. Sementara kualitas kesuburan tanahnya diabaikan dan penyaluran hasil panen tidak dipikirkan," tegas Suroso.
Dikatakan, pergeseran orientasi peningkatan produksi harus digeser ke orientasi edukasi bagaimana bercocok tanam dan bertani dengan baik sehingga tetap terpelihara krsehatan petani, lahan, dan produk hasil panen dan masyarakat yang mengkonsumsinya.
"LPPNU Jateng sudah melangkah untuk hal itu yakni dengan mengembangkan pertanian yang serba organik. Hasilnya lebih bagus, hasil ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah, namun belum direspons," ujarnya.
Ketua PWNU Jawa Tengah Muhammad HM Muzamil mengatakan, rencana impor beras di tengah panen yang melimpah merupakan kebijakan yang tidak populis.
"Bahkan menyakiti para petani, ini harus segera diakhiri. Sikap LPPNU Jateng yang meminta agar impor beras dihentikan merupakan langkah yang tepat," pungkasnya.
Penulis: Samsul Huda
Editor: M Ngisom Al-Barony
