LPPNU Pekalongan: Impor Beras Pinggirkan Petani Secara Sistemik
Pekalongan, NU Online Jateng
Rencana Pemerintah impor beras di akhir Maret 2021 ini banyak menimbulkan penolakan dari berbagai pihak, salah satunya dari Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kabupaten Pekalongan.
"Mewakili para petani Nahdliyin di Kabupaten Pekalongan, kami menolak secara tegas rencana pemerintah untuk impor beras dari Thailand di akhir Maret 2021 ini. Jika hal tersebut tetap dilakukan, maka nasib petani semakin termarjinalkan secara sistemik," tegas Ketua PC LPPNU Kabupaten Pekalongan Darsono.
kepada NU Online Jateng, Senin (22/3) sore dia menyatakan bahwa kebijakan impor beras jika tetap dilakukan, maka nasib petani akan semakin terpinggirkan. Menurutnya, jika impor beras tetap dilakukan, maka petani yang saat ini segera panen akan sangat dirugikan.
"Ketika para petani akan segera panen, mestinya dipikirkan bagaimana menyerap gabah-gabah hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani," ucapnya.
Lulusan Magister Pertanian yang berprofesi sebagai petani ini menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak gegabah dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi krisis pangan ini.
"Impor beras menurut saya merupakan pemikiran instan. Untuk memenuhi kekurangan stok beras yang ada, pemerintah harusnya tidak gegabah. Koordinasi antarpihak terkait sangat diperlukan sehingga Indonesia bisa benar-benar 'Swasembada Pangan' di masa yang akan datang", imbuhnya.
Senada dengan Darsono, dai muda NU Ustadz Tasyakur yang sehari berprofesi sebagai Petani di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ini juga menolak rencana impor beras yang akan dilakukan Pemerintah.
"Saya menolak jika impor beras ini benar-benar akan dilakukan Pemerintah. Dampak yang nyata adalah harga jual beras lokal akan mengalami penurunan, baru rencana saja harga jual sudah turun, apalagi jika kebijakan ini benar-benar dilakukan," ungkapnya.
Ustadz Tasyakur juga mengharapkan nasib petani ini jangan dipersulit dan pemerintah bisa hadir.
"Mbok nasib petani ini jangan dipersulit, regenerasi kalangan muda yang mau terjun bertani semakin berkurang, padahal kelak di tangan mereka kejayaan pertanian Indonesia. Harusnya pemerintah juga hadir untuk mengajak kalangan muda untuk mau terjun ke dunia pertanian," pungkasnya.
Kontributor: Arif Maksum
Editor: M Ngisom Al-Barony
