Muktamar NU Perlu Dilakukan Berdasarkan Zona Wilayah
Tarik ulur penentuan waktu pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) mewarnai menjelang musyawarah nasional (Munas) alim ulama dan konferensi besar (konbes) NU organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang didirikan tahun 1926 tersebut yang akan berlangsung hari ini dan besok.
Banyak hal yang akan dibahas dalam forum musyawarah yang bakal dihadiri para ulama maupun pengurus NU. Baik persoalan keagamaan, keumatan, kebangsaan, hingga persoalan organisasi yang mengemuka menjelang munaas konbes NU digelar.
Sesuai hasil Muktamar ke-33 di Jombang, masa khidmat PBNU akan berakhir pada 2020. Namun karena situasi pandemi Covi-19 kemudian disepakati diundur pada 2021 dengan alasan menjaga jiwa. Sebagaimana lazimnya jika keputusan sudah diambil, NU bertawakal dengan ikhtiar maksimal supaya hasil musyawarah tersebut dapat terlaksana.
Sebenarnya Munas dan Konbes adalah forum permusyawatan di bawah muktamar. Konsekuensinya Munas dan Konbes tidak berwenang memperpendek atau memperpanjang masa kepengurusan PBNU. Hanya muktamarlah yang berwenang menentukan. Hal ini tentu disadari semua pihak. Jika muktamar diundur lagi maka tentu akan terjadi krisis konstitusi dan legitimasi pada Jamiyah NU. Meski sebenarnya kebesaran NU bukan semata-mata ikhtiar pengurus, namun juga merupakan ikhtiar warga.
Karena itu perlu dicarikan solusi agar muktamar dapat tepat waktu dan berlangsung aman, tertib dan lancar, serta membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa dan negara tercinta. Karena itu bisa saja untuk melakukan dan memenuhi protokol kesehatan, PBNU menetapkan pelaksanaan muktamar per zona wilayah yang ada dengan pembatasan peserta dari utusan pengurus wilayah dan cabang. Yang penting unsur keterwakilan wilayah dan cabang dapat dipenuhi dalam pengambilan keputusan. Secara teknis jadwalnya dapat disusun oleh PBNU.
Kemudian untuk menjaga NU sebagai organisasi ulama, peserta muktamar tidak memilih secara langsung Rais Aam Syuriyah dan Ketua Umum Tanfidziyah, melainkan peserta memilih anggota ahlul halli wal aqdi atau AHWA terdiri dari ulama dan tenaga ahli. Kemudian AHWA memilih Rais Aam dan selanjutnya Rais Aam memilih Ketua Umum.
Seluruh anggota AHWA ditetapkan sebagai anggota Syuriyah yang berwenang mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan jalannya organisasi dalam berkhidmat kepada bangsa dan negara. Sedangkan tanfidziyah dan perangkatnya seperti lembaga dan badan otonom sebagai pelaksana kebijakan Syuriyah.
Keanggotaan Syuriyah bersifat tetap. Dan apabila terdapat anggota Syuriyah yang berhalangan tetap kemudian diusulkan oleh wilayah dan ditetapkan oleh syuriyah secara musyawarah mufakat sebagai pengganti.
Setelah Ketua Umum ditunjuk oleh Rais Aam, kemudian Ketua Umum mengusulkan kelengkapan susunan pengurus tanfidziyah dan Lembaga-Lembaga kepada Rais Aam. Kinerja tanfidziyah dan lembaga-lembaga dievaluasi secara bertahap dan dimusyawarahkan oleh syuriyah.
Tentu mekanisme tersebut tidak populer dalam era demokrasi saat ini, namun jika mekanisme tersebut ditetapkan, maka NU dapat berkonsentrasi menjalankan dan mengevaluasi program kerja serta berkosentrasi penuh dalam berkhidmat kepada umat, bangsa, dan negara. Selain itu, ukhuwah nahdliyah atau persaudaraan sesama warga NU pun dapat terjaga dengan ikatan jiwa dan raga yang dipimpin dan dibina oleh ulama.
Para ulama adalah makhluk terhormat yang paling takut kepada Allah Taala, dan selalu memberikan kasih sayang kepada umat, sebagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Demikian pula kepengurusan struktur NU di bawahnya menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dengan menata niat semata-mata berkhidmat kepada ulama karena Allah Taala.
Semoga Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang akan berlangsung hari ini dan besok bisa menelorkan keputusan terbaik baik bagi organisasi internal NU, umat, bangsa, dan negara untuk menyongsong 1 Abad Nahdlatul Ulama. Wallahu a'lam.
H Mohamad Muzamil, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah
