Jakarta, NU Online Jateng
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) akan diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada 25-26 September 2021 hanya akan dihadiri oleh peserta terbatas. Pasalnya, situasi masih pandemi Covid-19 yang menjadi alasan utama untuk membatasi kegiatan musyawarah terbesar kedua setelah Muktamar NU.
Ketua Panitia Munas dan Konbes NU H Juri Ardiyantoro menjelaskan, Munas-Konbes NU 2021 akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat, salah satunya dengan mensyaratkan peserta yang terlibat sudah melakukan rapid test antigen atau swab pcr.
"Seluruh panitia dan peserta yang akan msuk ke tempat acara yakni di Hotel Syahid wajib mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditetapkan," terangnya pada saat konferensi pers Munas-Konbes NU, Kamis (23/9) di Jakarta.
Disampaikan, peserta yang hadir terdiri dari unsur kepengurusan PBNU; Mustasyar, Syuriyah, A’wan, Tanfidziyah, utusan Badan Otonom dan Lembaga serta delegasi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia dengan jumlah total peserta sebanyak 250 orang.
Ketua Panitia Pengarah KH Ahmad Ishomuddin (Foto: Dok)
Ketua Panitia Pengarah KH Ahmad Ishomuddin menyampaikan, sebagaimana tercantum dalam draf materi Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2021, bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, polhukam (politik, hukum, dan keamanan), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra).
"Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah," terangnya.
Di bidang kesehatan lanjutnya, forum akan membahas persoalan dari sisi hulu, tengah, dan hilir, yaitu mulai dari sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, proses vaksinasi massal, hingga pentingnya pembenahan sistem kesehatan nasional.
"Di bidang polhukam, kepemimpinan dan kebijakan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 juga akan disorot. NU melihat, kepercayaan publik berpotensi menurun bila aturan tidak dijalankan secara konsisten. Munas Alim Ulama dan Konbes NU juga menyinggung tentang pentingnya Pemerintah Pusat dan Daerah fokus kepada penanganan pandemi sebagai isu kesehatan dan kemanusiaan, bukan isu politik partisan," ungkapnya.
Selain itu, di bidang kesra juga akan disorot, terutama mengenai strategi pemulihan kehidupan warga sebagai prioritas lebih tinggi daripada insentif kepada industri besar yang dapat meningkatkan kesenjangan di masa depan.
"Tentu saja akan disorot persoalan ekonomi yang menjadi salah satu bidang terdampak akibat pandemi Covid-19. Kemiskinan dan pengangguran yang membengkak akibat pandemi, diharapkan dapat ditangani dengan pengerahan seluruh sumber daya pemerintah, baik melalui kebijakan, anggaran, maupun gerakan," pungkasnya.
Penulis: M Ngisom Al-Barony
Editor: Samsul Huda
