Jakarta, NU Online Jateng
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) KH Ma'ruf Amin dijadwalkan membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu (25/9) siang.
Munas Konbes NU merupakan perhelatan terbesar kedua setelah muktamar bakal membahas berbagai persoalan keagamaan dan kebangsaan melalui bahtsul masail dan membahas keorganisasian dan rekomendasi dihadiri oleh peserta terbatas karena masih pandemi Covid-19.
"Peserta munas konbes NU kali ini tidak seperti biasanya yang dihadiri oleh ribuan musyawirin dan penggembira seperti kegiatan-kegiatan sejenis sebelumnya," ujar Ketua Panitia H Juri Ardiantoro, Kamis (23/9).
Disampaikan, panitia membatasi peserta yang bisa hadir sekitar 250 delegasi terdiri dari pengurus pleno PBNU, dan 3 utusan masing-masing wilayah se-Indonesia. "Munas Konbes bakal dibuka Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Itupun kehadiran beliau sebagai Mustasyar PBNU," terangnya.
Ketua Panitia Pengarah KH Ahmad Ishomuddin menyampaikan, sebagaimana tercantum dalam draf materi Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2021, bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, politik, hukum, dan keamanan (polhukam), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra).
"Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah," terangnya.
Di bidang kesehatan lanjutnya, forum akan membahas persoalan dari sisi hulu, tengah, dan hilir, yaitu mulai dari sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, proses vaksinasi massal, hingga pentingnya pembenahan sistem kesehatan nasional.
"Di bidang polhukam, kepemimpinan dan kebijakan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 juga akan disorot. NU melihat, kepercayaan publik berpotensi menurun bila aturan tidak dijalankan secara konsisten. Munas Alim Ulama dan Konbes NU juga menyinggung tentang pentingnya Pemerintah Pusat dan Daerah fokus kepada penanganan pandemi sebagai isu kesehatan dan kemanusiaan, bukan isu politik partisan," ungkapnya.
Selain itu, di bidang kesra juga akan disorot, terutama mengenai strategi pemulihan kehidupan warga sebagai prioritas lebih tinggi daripada insentif kepada industri besar yang dapat meningkatkan kesenjangan di masa depan.
"Tentu saja akan disorot persoalan ekonomi yang menjadi salah satu bidang terdampak akibat pandemi Covid-19. Kemiskinan dan pengangguran yang membengkak akibat pandemi, diharapkan dapat ditangani dengan pengerahan seluruh sumber daya pemerintah, baik melalui kebijakan, anggaran, maupun gerakan," pungkasnya.
Penulis: M Ngisom Al-Barony
Editor: Samsul Huda
