Brebes, NU Online Jateng
Sebagai lembaga pendidikan non formal, keberadaan Madrasah Diniyah (Madin) sangat penting untuk generasi penerus bangsa. Karena pembelajaran di Madin mampu menjaga akidah (hifdzul aqidah), menjaga syariat (hifdzul syariah) dan menjaga akhlak (hifdzul akhlaq).
"Kontinyuitas dalam pembelajaran tersebut jangan sampai terhenti, agar anak anak tidak berhenti belajar ilmu agama," tegas Ketua Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (FKMDT) Akhmad Sururi saat membuka Workshop Kurikulum dan Pendataan Education Management Information System (Emis) untuk Madin di Madin Al-Ikhlas Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes, Senin (4/10).
Sururi menyampaikan bahwa kurikulum yang berkembang di Madin saat sekarang adalah kurikulum berbasis pesantren. Beberapa sumber mata pelajaran yang diajarkan seperti Aqidatul Awam, Tuhfatul Atfal, Ala la, dan lain-lain adalah kitab-kitab yang diajarkan di pesantren untuk santri pemula.
"Karena Madin lahir dari rahim pesantren, terbukti guru guru Madin juga mayoritas alumni Pesantren," ujarnya.
Dikatakan, kegiatan pengembangan mutu pendidikan yang dihadiri operator emis dan Waka Kurikulum Madin, diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Disamping itu prinsip pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual agar diterapkan.
"Sehingga anak-anak kita tidak merasa jenuh belajar di Madin, tapi mereka merasa senang dan betah di Madin. Hal ini menuntut kecerdasan seorang guru Madin dalam memilih metode pembelajaran," terangnya.
Ketua FKDT Songgom Abdul Rosid menjelaskn, kegiatan workshop kurikulum dilaksanakan secara swadaya gotong royong seluruh Madin di Kecamatan Songgom. Sebagai nara sumber Mas Arif selaku JFU Seksi PD Pontren Kemenag Brebes yang menangani khusus tentang emis.
"Karena workshop merupakan kebutuhan mendesak bagi Madin, maka kami melaksanakan meski dengan cara gotong royong dalam pembiayaan kegiatan," ungkapnya.
Kasi PD Pontren Kemenag Brebes KH Akrom Jangka Daosat mengapresiasi kegiatan peningkatan mutu pendidikan madrasah diniyah. Pasalnya, Kementerian Agama dalam menentukan kebijakan anggaran berangkat dari data.
"Data emis menjadi kunci dalam menentukan kebijakan terkait dengan anggaran di masing-masing madrasah. Saat sekarang semua bantuan dari Kementerian Agama berbasis emis. Lembaga pendidikan yang belum terdata dalam emis maka dengan sendirinya tidak bisa bisa masuk dalam data penerima bantuan,” pungkasnya.
Penulis: Wasdiun
Editor: M Ngisom Al-Barony
