Brebes, NU Online Jateng
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU Hj Nur Nadlifah mengaku tidak percaya kalau masyarakat Brebes masuk dalam 5 kabupaten di Jawa Tengah kategori miskin ekstrem dan menjadi intervensi pemerintah pusat.
"Lima kabupaten yang disebut miskin ekstrem yakni Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, dan Kebumen. Saya rasa salah data, datanya perlu dirapikan lagi. Masyarakat Brebes tidak dalam posisi itu kemiskinannya," bantah Nur Nadlifah usai memberikan materi Edukasi Keamanan Obat dan Makanan PAC Fatayat NU Jatibarang, di Aula Kecamatan setempat, Sabtu (2/10).
Mba Nad sapaan akrabnya, menunjukan bukti kalau Brebes tidak miskin ekstrem. Pertama bahwa dalam masa pandemi tidak ada masyarakat Brebes yang kekurangan artinya tidak miskin kritis, tidak miskin ekstrem.
"Kedua, rumahnya permanen. Rumah permanen bagian dari indikator dia mampu. Terlepas dari angka stunting yang tinggi di Brebes bukan berarti miskin tapi karena pola hidup orang tuanya dalam memperlakukan asupan gizi anaknya yang kurang seimbang," tegasnya.
Sebagai wakil rakyat di Dapil IX DPR RI, Mba Nad mengaku tahu betul kondisi masyarakat Brebes. Masyarakat Brebes yang tangguh dalam bertani, guyub dalam gotong royong, kehidupan beragamanya juga benar benar Islami, dan sudah tumbuh puluhan pabrik skala nasional.
.jpeg)
Hal senada disampaikan Wakil Bupati Brebes Narjo saat memberikan pembinaan kepada anggota Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) di rumah makan Kampung Sawah, Dukuhwaru, Tegal, Sabtu (2/10). Narjo juga membantah kalau Kabupaten Brebes miskin ekstrem. Narjo mensinyalir adanya kekeliruan data yang asal comot.
"Dalam pembagian dana sosial misalnya, saya melihat data dari pusat belum sinkron dengan kondisi riil di masyarakat. Sehingga sering ditemui, orang kelas menengah ke atas masih ada yang menerima bantuan dari pemerintah," terangnya.
Menurut Narjo, lebih baik dibilang miskin tapi atas jerih payah sendiri daripada terlihat kaya tetapi kekayaan tersebut didapatkan dari hasil korupsi.
"Pemkab Brebes tengah memetakan desa-desa yang masuk kategori miskin ekstrem. Pemetaan dilakukan di 5 kecamatan yakni Kecamatan Larangan, Losari, Bulakamba, Bantarkawung, dan Ketanggungan. Intervensi dilakukan dengan indikator dari banyaknya warga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Indeks Desa Membangun (IDM)," jelasnya.
Namun sejauh ini lanjutnya, Pemkab Brebes sudah melakukan berbagai upaya penanganan kemiskinan. Penanganan itu di antaranya program padat karya proyek APBD senilai Rp216 miliar.
"Dari pemerintah pusat juga sudah banyak seperti BPNT, PKH, dan lainnya. Gerakan Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa dampingan juga sudah dilakukan. Termasuk dana desa juga bisa dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan," ucapnya.
Ketua PAC Fatayat NU Jatibarang Dewi Setianingrum kepada NU Online Jateng, Senin (4/10) menjelaskan, Edukasi Keamanan Obat dan Makanan diikuti 80 pengurus ranting dan anggota Fatayat NU Jatibarang.
"Materi kegiatan disampaikan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Sandra MP Linthin," pungkasnya.
Penulis: Wasdiun
Editor: M Ngisom Al-Barony
