Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setiap lima tahun sekali. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut bertujuan untuk membahas laporan pertanggungjawaban PBNU masa khidmat sebelumnya, membahas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), membahas program kerja lima tahun mendatang, rekomendasi tentang solusi masalah nasional dan internasional dalam perspektif fiqih dan ilmu-ilmu pendukung lainnya, serta memilih Rais dan Ketua Umum PBNU untuk lima tahun mendatang.
Dalam periode awal, Muktamar NU diselenggarakan setiap tahun sekali karena begitu banyaknya masalah yang dibahas oleh para alim ulama dan sekaligus sebagai syi'ar Islam ala ahlussunnah wal jamaah atau aswaja. Karena merupakan syi'ar Islam aswaja, muktamar jauh dari hiruk pikuk politik praktis, melainkan NU hadir memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan sekaligus melindungi umat dari tekanan-tekanan dari kaum penjajah dengan menggelorakan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman.
Pada periode awal tersebut, agenda utama NU adalah merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia serta memperkuat integrasi nasional dengan memperkuat ideologi nasional Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Sebagai puncaknya lahir pernyataan Presiden RI berupa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali pada Pancasila dan UUD 1945 setelah kegagalan majelis konstituante dalam merumuskan dasar negara dan tidak diterimanya UUDS 1950.
Setelah itu, NU disibukkan dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, sehingga NU mengeluarkan pernyataan tentang status Presiden RI sebagai waliyul amri dlaruri bi syaukah. Pada tahun 1955 NU berubah dari organisasi sosial keagamaan menjadi peserta pemilu sebagai partai politik dengan memperoleh suara tiga besar setelah PNI dan Masyumi.
Namun demikian Muktamar tidak lagi diselenggarakan setiap tahun, melainkan setiap lima tahun sekali hingga sekarang, meskipun sejak 1984 melalui Muktamar ke-27 NU di Situbondo Jawa Timur tahun 1984 menyatakan diri bukan sebagai partai politik atau bagian dari partai politik, melainkan kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan.
Baca juga:
Kembalinya NU sebagai organisasi keagamaan karena disinyalir bahwa setelah pemilu 1971 pemerintah orde baru melakukan penyederhanaan partai politik sehingga NU difusikan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun dukungan massa NU cukup besar, kader NU tidak diperbolehkan menjadi Ketua Umum PPP. Dari sini nampak adanya upaya 'mengecilkan yang besar' dan 'membesarkan yang kecil'.
Sinyalemen tersebut tidak sepenuhnya benar, karena faktor utama NU kembali ke khittah 1926 karena evaluasi diri atau muhasabah terhadap kinerja NU bahwa tujuan berdirinya organisasi para ulama tersebut adalah untuk memberlakukan ajaran Islam aswaja. Karena itu sesuai hasil muhasabah tersebut dinyatakan bahwa NU akan lebih bermanfaat atau efektif kinerjanya jika bergerak sebagai organisasi keagamaan dan bukan sebagai partai politik atau bagian dari partai politik.
Kini 37 tahun sudah NU kembali ke khittah 1926 yang berarti khidmat NU kepada bangsa dan negara dalam bidang agama, pendidikan, dakwah, ekonomi, dan sosial mulai dirasakan manfaatnya. Namun demikian diakui, NU terlihat masih tertinggal dalam bidang ekonomi, namun sangat menonjol dalam bidang politik kebangsaan dengan memperkuat integrasi bangsa.
Karena itu setelah 37 tahun kembali ke khittah, seyogyanya NU menjadikan Muktamar sebagai ajang silaturahim, tasyakuran atas pembangunan Indonesia, tukar gagasan dan sekaligus tholabil ilmi untuk perbaikan khidmat jamiyah dengan program atau rencana kegiatan yang lebih bermanfaat, khususnya bidang ekonomi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Wallahu a'lam bisshawab
Mohamad Muzamil, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah
