Langkah Cawagub Jateng dalam Menjawab Tantangan Kebaruan Kabinet Prabowo-Gibran

Semarang, NU Online Jateng 

Perubahan struktur kementerian pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menuntut adaptasi yang cepat dari pemerintah daerah, termasuk Jawa Tengah. Hal tersebut menuntut penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baik dari segi struktur maupun fungsi guna memastikan organisasi pemerintah daerah koheren dengan pemerintah pusat. 

Menanggapi hal tersebut, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Tengah nomor urut 01 Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian sampai di tingkat bawah, termasuk tingkat provinsi. 

"Tentu saja ini perlu penyesuaian di tingkat provinsi terutama untuk OPD yang ada di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Bagi kami, apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat harus kami jalankan karena kita adalah kepanjangan dari pemerintah pusat," ujarnya pada Debat Pertama Pilkada Jateng, di Marina Convention Centre, Semarang, Rabu (30/10/2024). 

Selain itu, ia juga menekankan bahwa perubahan STOK tidak bisa serta merta dijalankan. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang SOTK yang baru. 

"Untuk itu, dalam konsep nantinya belum ada peraturan pemerintah kami akan terapkan yang namanya miskin struktur kaya manfaat kaya dengan fungsi. Maka, dengan kondisi yang ada kita akan menyesuaikan supaya langkah-langkah pemerintah provinsi kedepan berjalan sesuai dengan aturan kemanfaatan terutama untuk masyarakat," ucapnya. 

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Tengah nomor urut 02 Taj Yasin Maimoen menekankan bahwa memang terdapat perubahan pada Kabinet Merah Putih. Namun, ia menegaskan bahwa terdapat pula tambahan lembaga-lembaga yang terkait badan percepatan penanggulangan kemiskinan hingga badan pangan nasional. 

"Perlu kita ketahui juga bahwa 83% ASN Jawa Tengah adalah Generasi Z dan milenial. Perlu diketahui, bahwa ASN kita di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sudah terbiasa dengan reformasi birokrasi. Kami pernah melakukan satu OPD 1 desa binaan yang mana semua OPD ini harus mengetahui pekerjaan seluruh pemerintah provinsi Jawa Tengah," katanya. 

Ia menuturkan, bahwasanya perubahan-perubahan di pemerintahan pusat adalah hal yang wajar. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat segera menyesuaikan dengan cepat.