Cilacap, NU Online Jateng
Presiden RI H Joko Widodo memberi anugerah tanda kehormatan kepada 66 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kabapaten Cilacap usai pelaksanaan upacara HUT ke-77 Republik Indonesia, Rabu (17/08/2022).
Kepala Kankemenag Cilacap H Imam Tobroni mengatakan, anugerah tanda kehormatan diberikan Presiden RI berupa tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada para ASN tersebut sebagai bukti perhatian pemerintah kepada para pegawai di lingkungan kemenag.
"Ini disampaikan kepada mereka yang telah menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan serta prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat," terangnya kepada NU Online Jateng usai acara.
Dijelaskan, syarat-syarat mendapat tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dibedakan dalam 3 (tiga) macam maupun kategori yaitu Satyalancana Karya Satya berwarna perunggu, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun.
"Satyalancana Karya Satya berwarna perak diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun dan Satyalancana Karya Satya berwarna emas diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 30 tahun," ucapnya.
Kasubag TU Kemenag Cilacap Banu Tolib menjelaskan, penghargaan tanda kehormatan dianugerahkan kepada 66 ASN yang terdiri dari 5 orang telah bekerja lebih dari 30 tahun, 11 orang yang terhitung lebih dari 20 tahun, sementara pada 50 orang yang berdidikasi 10 tahun lebih.
"Atas penghargaan yang diberikan kami mengucapkan terima kasih pada Presiden RI. Kami berharap bagi pegawai kemenag yang telah mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia dapat menggunakan sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku," ungkapnya.
"Semoga penghargaan dari Presiden RI jadi motivasi dan spirit untuk berkarya dan bergerak lebih baik lagi bagi kemaslahatan negeri, bagi kemajuan negeri ini. Terlebih secara internal kementerian Agama, mereka harus jadi agen moderasi dan pengawal bagi keberlangsungan toleransi," pungkasnya.
Kontributor: Imam Hamidi Antassalam
