Akademisi UIN Gus Dur: Jangan Mengaburkan Persoalan Lingkungan

Pekalongan, NU Online Jateng
Krisis ekologis dan perubahan iklim telah terjadi di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia yang menyebabkan kerusakan lingkungan baik di darat dan di laut. 

Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Prof Maghfur Ahmad mengatakan, sebagai khalifah di bumi, manusia jangan sampai terbuai dengan narasi-narasi yang dibangun untuk mengaburkan persoalan lingkungan. 

“Termasuk istilah kalau ‘kaline butek, weteng wareg’. Ini jangan-jangan, ya satu sisi bisa membenarkan perilaku-perilaku ekologis kita dengan membuang limbah batik tanpa proses Instalasi Pengolaan Air Limbah (IPAL). Ini jangan-jangan membenarkan perilaku itu,” ujarnya.

Hal itu disampaikan dalam kajian tematik Ramadhan 1445 Hijriah yang dihelat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Pekalongan di Griya Jagad Cafe Buaran Gagng 1 Kota Pekalongan, Senin (25/3/2024) kemarin.

Disampaikan, masyarakat jangan terbuai dengan isu akan munculnya selat muria di daerah Demak dan Kudus imbas sekarang terjadinya banjir besar di kawasan tersebut. 

“Ini jangan-jangan ingin mengaburkan peran-peran pemerintah yang mestinya strategis kita dorong untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, tapi ternyata tidak dilakukan, misalnya,” ucapnya.

Maghfur yang juga A’wan PCNU Kota Pekalongan mengungkapkan, ada pemakluman karena sejarah daerah Demak dan Kudus dulunya adalah selat muria. Kalau saat ini terjadi banjir dianggap sebagai pembenaran. "Masyarakat diminta hati-hati terhadap narasi-narasi yang dikembangkan seolah-olah itu membenarkan realitas tersebut memang benar," tegasnya. 

Dalam konteks lingkungan lanjutnya, kontribusi yang bisa dilakukan tentu sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Pemerintah harus mengambil kebijakan tentu berdasarkan riset dan kemaslahatan rakyat dan publik.

Dosen Universitas Diponegoro (Undip) Slamet Suharto menjelaskan, dalam upaya mengatasi persoalan lingkungan, pemerintah perlu turun tangan. Pemerintah dari pusat hingga daerah harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer untuk keberlangsungan ekosistem. 

“Tidak hanya pemerintah, warga NU juga harus berkontribusi. Secara pribadi bisa berperan menanam pohon di depan rumah, secara kelembagaan bisa melakukan gerakan yang sistematis, tentu diprogramkan dan dianggarkan, jadi saya kira itu,” ungkapnya.

Kegiatan kajian ramadhan tematik yang dilaksanakan PCNU Kota Pekalongan sebanyak 11 kali dengan tema-tema yang berbeda mengacu tema besarnya yakni ahlussunnah wal jamaah. Pada kajian ramadhan tematik kelima ini mengambil tema ‘Fikih Lingkungan’. 

Kontributor: Khairul Anwar