Pesantren dan Vaksinasi
Hampir dua tahun bencana corona virus (Covid-19) menimpa dunia dan tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Virus corona memberi dampak buruk terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menanggulangi Covid-19 dari mulai sosialisasi agar masyarakat menerapkan 5M, WFH, Pembatasan Sosial dan Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan Vaksinasi.
Vaksinasi menjadi upaya terakhir pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Covid-19. Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh sehingga seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit. Vaksin Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.
Pemerintah terus mempercepat target pelaksanaan vaksinasi nasional yang telah ditetapkan, yakni satu juta suntikan per hari mulai bulan Juli dan dua juta per hari pada bulan Agustus. Dengan mencapai target satu juta per hari, diharapkan kekebalan komunal segera terbentuk yang pada akhirnya bisa berdampak pada pemulihan ekonomi.
Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2021 yang digelar di halaman Masjid Al-Alam, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. (https://www.presidenri.go.id/ Rabu, 30 Juni 2021 20:00 WIB).
Pada sisi lain ada beberapa kelompok yang menolak program vaksinasi yang diadakan pemerintah RI dengan melakukan narasi-narasi penolakan melalui media masa. Penolakan ini dapat menghambat target ketahanan komunal Warga negara Indonesia. Sebagian orang dapat terpengaruh oleh aksi mereka dengan demikian proses vaksinasi tidak berjalan sesuai dengan semestinya.
Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mendapati hanya 45 persen penduduk kelompok usia 22-25 tahun yang mau divaksin. Berbeda dengan survey IDI dan CSIS, survei yang dilakukan oleh WHO bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Nasional dan Unicef menemukan bahwa 64 persen warga bersedia divaksin. Ada anomali mengapa anak muda menolak divaksin, terang Rizki Ardinanta, junior researcher Institute of Policy Development.
Dari hasil survei tersebut, Rizki Ardinanta menemukan ada lima alasan paling tinggi penolakan dan keraguan terhadap vaksin. Alasan tersebut antara lain takut dengan keamanan vaksin, ragu dengan efektivitas vaksin, takut pada efek samping yang ditimbulkan, serta ketidakpercayaan terhadap vaksin yang banyak ditemui pada kalangan anti vaksin. Selain itu hoaks mengenai vaksin haram dan tidak sesuai dengan kaidah agama turut berkontribusi dalam hal ini. (fisipol.ugm.ac.id 4-3-2021)
Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama telah memperluas fungsinya sebagai lembaga sosial. Fungsi sosial ini membuat pesantren menanggapi soal-soal kemasyarakatan. Pesantren dipercaya oleh banyak pihak sebagai agen membawa peran perubahan yang signifikan. Karena mereka menganggap hampir seluruh komponen pesantren mempunyai kaitan fungsional dengan masyarakat mulai dari pengaruh kiai, ustadz, dan santri yang memberi warna dalam kehidupan bangsa.
Berdirinya klinik-klinik berbasis pesantren membuktikan bahwa pesantren mempunyai misi memberi pelayanan kesehatan. Pesantren memikirkan langkah strategi untuk memperkuat ketahanan kesehatan ulama, santri, dan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren.
Oleh karena hal tersebut di atas, pesantren meski merespons upaya pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Sosialisasi yang dilakukan pesantren mengenai wabah dan vaksinasi memberikan harapan baru bahwa komunitas-komunitas tingkat lokal seperti pesantren, paguyuban, komunitas keluarga ternyata memiliki potensi yang besar dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Komunitas tersebut memainkan peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan target vaksinasi secara komunal.
Sosialisasi kesehatan yang diadakan di pesantren merupakan prakarsa untuk meningkatkan kesadaran dan menurunkan kuantitas penularan Covid-19. Hal ini menjadi salah satu referensi peran serta komunitas dalam pencegahan menyebaran virus corona. Usaha-usaha yang perlu dilakukan pesantren antara lain pertama, dialog antartokoh pesantren dan pemerintah baik pada tataran pembelajaran bersama maupun aksi bersama. Kedua, mengadakan kajian ilmiah untuk menjawab keraguan dan penolakan adanya Covid-19 atau pun vaksinasi. Ketiga, mengadakan vaksinasi di pesantren.
Keterlibatan semua pihak khususnya pesantren secara langsung sangat penting agar masyarakat terbebas dari hoaks sehingga program vaksinisasi massal berjalan lancar sesuai target. Melalui pendekatan pesantren diharapkan masyarakat dapat melupakan trauma takut dari hoaks yang beredar, agar penularan Covid-19 di Indonesia dapat dikendalikan setelah mengalami lonjakan cukup drastis.
Vaksinasi yang dilaksanakan di pesantren diharapkan bisa mendorong masyarakat ikut serta dalam vaksinisasi. Peran pesantren dalam melakukan vaksinasi merupakan sumbangan yang sangat berharga dalam pemberantasan virus di Indonesia. Lebih-lebih di saat bangsa Indonesia mengalami keraguan dan menolak vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia.
Bahrun Ulum, Dukuh Payung, Songgom, Brebes, Jawa Tengah. Alumni Pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
