Jepara, NU Online Jateng
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II resmi dimulai di Pesantren Hasyim Asy’ari Bangsri, Kabupaten Jepara pada Kamis (24/11/2022). Sebelum pembukaan digelar pada malam harinya, kongres diawali dengan Halaqah Kebangsaan yang berlangsung secara pararel di tiga kelas yang berbeda.
Yakni meneguhkan peran ulama perempuan dalam merawat dan mengokohkan persatuan bangsa, remu tokoh agama dalam meneguhkan peran ulama perempuan untuk memperkuat kebangsaan, dan merumuskan strategi bersama untuk percepatan pengesahan RUU PPRT.
Direkur Fahmina Institute sekaligus penyelenggara KUPI II Rosidin mengatakan, diselenggarakannya halaqah sebelum digelar pembukaan bertujuan untuk menangkap proses yang menjadi kelemahan dalam advokasi yang dilakukan ulama perempuan.
”Merefleksi 5 tahun ke belakang paska pelaksanaan KUPI I di Cirebon, KUPI berhasil mendorong disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan peningkatan usia perkawinan anak,” ungkapnya.
Dalam siaran pers KUPI Jumat (25/11/2022) disampaikan, KUPI mengundang narasumber dari BPIP, MPR dan Kemenaker. Pihaknya juga merefleksikan advokasi PPRT yang sudah lama dilakukan sejak 2004, namun hingga saat ini belum disahkan.
"Lama proses pelaksanaan tersebut, ulama perempuan perlu merefleksi sejumlah titik lemah dalam advokasi. Isu lainnya yang dibahas dalam halaqah adalah masalah kebangsaan yang mulai serius," terangnya.
Problem kebangsaan lanjutnya, saat ini menjadi isu serius yang menjadi tantangan Indonesia. Isu kebangsaan menjadi isu yang dibahas dalam KUPI II. Terkait kebangsaan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi mitra strategis untuk isu kebangsaan dan ekstremisme.
"Sehingga KUPI mampu mendorong komunitas di Ulama Perempuan. Saat ini KUPI memiliki sejumlah ulama perempuan di akar rumput hingga majelis taklim,” terangnya.
Perwakilan Jaringan Gusdurian Nasional Suraji menjelaskan, jika halaqah ini menjadi ruang untuk memperkokoh peran tokoh agama dalam memperkuat kebangsaan kita. ”Hal lainnya yang menjadi fokus dalam halaqah saat ini adalah memperkuat prinsip kesetaraan. Di mana Indonesia terdiri dari banyak ragam etnis,” ungkapnya.
Dengan prinsip beda dan setara, pihaknya mengungkapkan ingin dikuatkan dalam kongres ulama kali ini. Pihaknya ingin merefleksikan proses nasionalisme di Indonesia yang banyak mengalami kelemahan. KUPI ingin menguatkan wawasan kebangsaan dari mulai akar rumput. Dari situ tumbuh pertemuan untuk memperkuat keindonesiaan kita yang berangkat dari jiwa yang tulus.
“Kita juga mengecam tindak kekerasan dalam menyelesaikan masalah kebangsaan. Beberapa poin penting dalam dialog kebangsaan salah satunya adalah tokoh agama menjadi rujukan jalan keluar dalam masalah kebangsaan kali ini," tegasnya.
Masalah keindonesiaan lanjutnya, bisa disuarakan dan dikuatkan bersama-sama dengan musyawarah. Selain itu kita memperkuat fungsi tokoh agama agar selaras dengan keindonesiaan dan kebangsaan serta ideologi keindonesiaan. Sehingga, tidak ada lagi pertentangan nilai-nilai kebangsaan saat ini.
Ketua III KUPI II Pera Sopariyanti mengungkapkan, jika kongres ulama perempuan menjadi proses yang panjang. Ada banyak proses yang dilakukan mulai dari penguatan ulama perempuan di akar rumput. Ulama perempuan di akar rumput ini memiliki misi keislaman. Misi keislaman tersebut dibahas dalam halaqah KUPI II yaitu tentang pekerja rumah tangga.
”Pekerja rumah tangga juga manusia. Dia adalah warga negara dan memiliki hak yang sama. Dan Islam melarang kedzaliman kepada manusia,” pungkas Direktur Rahima.
Kontributor: Syaiful Mustaqim
