Kado HUT RI: Guru Non-ASN dan Non Formal Terima Insentif

Jakarta, NU Online Jateng 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program insentif bagi guru non ASN dan pendidik non formal merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini sekaligus menjadi "Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru" dalam rangka peringatan Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

 

“Program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus mutu pendidikan. Tiga program strategis yang kami luncurkan bertujuan mendukung peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru secara merata,” ujar Prof Mu’ti dalam peluncuran program di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

 

Adapun tiga program tersebut meliputi: insentif pendidikan jenjang S1 atau D4 melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk 12.500 guru di 112 perguruan tinggi, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300.000 selama 7 bulan untuk 341.248 guru honorer dan insentif diberikan dalam satu waktu dengan nilai total Rp2,1 juta per orang dan ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan.

 

"Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk 253.407 guru PAUD non formal. BSU sebesar Rp 300.000 untuk 2 bulan. Juga tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di Indonesia," kata Prof Mu’ti.

 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, Pemprov Jateng sudah lebih dulu memulai memberikan insentif guru non ASN dan pendidik non formal. Dikatakan, insentif tersebut berupa gaji atau honorarium guru pada satuan pendidikan (satpend) negeri (SMA/SMK/SLB), yang sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

 

“Honorarium bagi guru non ASN termasuk guru tamu tersebut, ditanggung APBD Provinsi Jateng melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan,” ujar Sadimin.

 

Dijelaskan, pada 2025 alokasi BOP Pendidikan Jateng sebesar Rp472,381 Miliar. Adapun jumlah guru non ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada Satpend Negeri di Jateng berjumlah 3.043 orang. Terbagi atas guru SMA 1.313 orang, SMK 1.442, dan SLB 288.

 

Sadimin mengatakan, khusus untuk guru pada Satuan Pendidikan Swasta (SMA, SMK dan SLB), Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan yang salah satunya diarahkan untuk pemenuhan honor bagi guru melalui skema belanja BOSDa. Pada 2025, APBD Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran BOSDa sebesar Rp142,632 Miliar.

 

"Tunjangan lain bagi guru non ASN yang belum sertifikasi itu juga ada. Kalau yang sudah sertifikasi sama dengan daerah lain. Bedanya guru non ASN (di Jateng) gajinya sudah UMK," kata Sadimin

 

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik program Kemendikdasmen RI. Menurutnya, hadirnya negara dalam memperhatikan nasib guru merupakan langkah strategis yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

 

“Guru kita lebih sejahtera dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat. Ini bukti bahwa negara hadir untuk guru,” ujar Ahmad Luthfi.

 

Ia menilai bahwa insentif tidak hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas guru. “Dengan tambahan insentif dan afirmasi pendidikan S1 maupun D4, guru semakin termotivasi untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta didik,” katanya.

 

Gubernur berharap, sinergi antara pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dapat terus diperkuat, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, semakin meningkat.