Kendal, NU Online Jateng
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf bersama Wakil Ketua Umum (Waketum) H Amin Said Husni dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) H Saifulloh Yusuf menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) NU Jateng di Pesantren Al-Musaffa Sudipayung, Ngampel, Kabupaten Kendal, Ahad (29/10/2023).
Dalam sesi dialog, PBNU memberikan kesempatan kepada peserta Muskerwil NU untuk menanyakan berbagai hal termasuk kondisi perpolitikan di tanah air saat ini. "Saya persilahkan peserta dari cabang se-Jateng maupun yang hadir untuk bertanya baik terkait masalah NU maupun yang lainnya," ujarnya.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kebumen KH Dawamuddin menanyakan perihal sikap NU dalam menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) yang akan berlangsung Februari 2024 mendatang.
"Ini mumpung ketemu Ketua Umum PBNU saya menanyakan sikap NU bagaimana? Karena banyak warga NU yang menanyakan isyarahnya kemana, kalau dibebaskan, nahdliyin malah bingung, setidaknya isyarahnya bagaimana," tanya Kiai Dawam.
Dalam jawabannya, Gus Yahya panggilan akrabnya tidak menjawab secara gamblang ke mana warga NU di arahkan kepada siapa, apakah ke pasangan Ganjar-Mahfud, Anis-Muhaimin, atau Prabowo-Gibran.
"Soal pilpres saya tegaskan, jangan dijadikan NU komoditi jualan dan nggak usah kemrungsung ini yang penting. Sabar sedikitlah. 'panen kates tumpakno jaran... teruskan sendiri'," tegasnya sambil tersenyum.
Menurutnya, dalam menghadapi Pilpres yang paling penting NU selamat dan negara selamat. Artinya NU tidak saling bertengkar sesama warga, meski dengan pilihan yang berbeda jangan sampai bertengkar dan jangan sampai NU dijual-jual.
Negara lanjutnya, juga harus selamat sistem politiknya baik dan aman tidak terjadi kekacauan. apa yang sudah dicapai tidak perlu diulangi dari awal, akan tetapi harus dilanjutkan dan perjalanan agenda-agenda negara tidak putus dan yang sudah dicapai hendaknya diteruskan.
Sebelumnya dalam pengarahannya, Gus Yahya yang juga Pengasuh Pesantren Roudlotut Tholibien Leteh, Kabupaten Rembang sempat menyinggung rencana pemindahan ibukota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
Dirinya mengaku sempat kaget atas rencana pemerintah memindahkan ibukota. Akan tetapi setelah dipelajarinya dengan segala seluk beluknya, ternyata apa yang dilakukan pemerintah adalah langkah yang tepat untuk Indonesia ke depan.
"Di Jakarta saat ini segalanya sudah sangat ruwet, selain mudah memggerakkan demo yang bisa dilakukan demi kepentingannya dari luar negeri, Jakarta sudah tidak kondusif untuk menjalankan roda pemerintahan," terangnya.
Oleh karena itu sambungnya, NU menyambut baik atas rencana pemerintah membangun ibukota baru dengan nama 'Nusantara'
Penulis: M Ngisom Al-Barony
