Ning Nawal Dorong Pelibatan LBH untuk Cegah Bullying di Pesantren

Semarang, NU Online Jateng 

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Hj Nawal Arafah Yasin, menyerukan pentingnya pencegahan perundungan di lingkungan pondok pesantren. Menurutnya, selain edukasi, pelibatan lembaga bantuan hukum serta sistem pelaporan yang mengedepankan empati menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk menanggulangi masalah tersebut.

 

Seruan ini disampaikan Ning Nawal, demikian sapaannya, dalam diskusi daring bertajuk "Pesantren Anti Bullying dan Kekerasan Seksual" yang diadakan dalam seri Ngopi Penak Ramadhan Ramah Anak, di ruang kerja Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, pada Selasa (25/3/2025). Dalam kesempatan ini, Ning Nawal mengungkapkan keprihatinannya atas data yang mencatatkan lonjakan kasus kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

 

Mengutip data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Nawal menyatakan bahwa pada tahun 2024, kasus kekerasan di lembaga pendidikan, madrasah, hingga pesantren mengalami peningkatan 100 persen. Dia juga menjelaskan bahwa faktor penyebab kekerasan, baik fisik maupun verbal, di pesantren melibatkan kurangnya pengetahuan tentang bullying serta rendahnya penegakan disiplin di lingkungan internal pesantren.

 

“Pencegahan perundungan ini harus dimulai dari edukasi yang lebih mendalam. Selain itu, kita juga perlu membangun sistem pelaporan yang aman, menjaga privasi, dan tentu saja penuh empati terhadap para korban,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, istri Wakil Gubernur Jateng ini mengungkapkan bahwa langkah awal dalam mewujudkan pesantren yang ramah anak ini dimulai dengan program pilot project Pesantren Ramah Anak, yang digagas bersama Unicef. Dalam program ini, dua pesantren di Rembang, yaitu Ponpes Al Anwar IV dan Ponpes Alhamdulillah, telah berhasil menerapkan prinsip anti-bullying dalam kehidupan sehari-hari mereka.

 

Tak hanya itu, Nawal juga mengajak pesantren untuk menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan dinas kesehatan guna menangani kasus perundungan dan kekerasan yang mungkin terjadi.

 

“Kerja sama dengan Puskesmas dan lembaga bantuan hukum sangat penting. Selain itu, jangan ada lagi relasi kuasa senior-junior. Kakak senior harus bisa menjadi teman dan konselor sebaya bagi adik-adiknya,” tambahnya.

 

Senada dengan Nawal, Kepala Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah, Retno Sudewi, turut menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran mengenai perundungan di pesantren. Retno menyebutkan bahwa sejak 2021 hingga Maret 2025, tercatat 85 kasus perundungan di lingkup pesantren. Sebagai langkah tindak lanjut, pihaknya bersama Unicef telah melakukan pembinaan, edukasi, serta pendampingan psikologis bagi para korban.

 

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kepedulian terhadap perundungan di pesantren dan lembaga pendidikan lainnya semakin meningkat, sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para santri,” kata Retno.