FKDT Dorong Kesejahteraan Guru Madin, Tolak Full Day School dalam Rapimnas 2025

Semarang, NU Online Jateng 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekaligus peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-13 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (19/7/2025). 

 

Dalam forum ini, FKDT merumuskan tiga rekomendasi penting yang menyoroti nasib guru madrasah diniyah (madin) serta penguatan kelembagaan.

 

Ketua Umum DPP FKDT, Lukman Khakim, dalam keterangan resminya menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan ustadz dan ustadzah madin menjadi prioritas utama yang dibahas dalam Rapimnas tahun ini.

 

“Bisyaroh guru madin saat ini masih sangat minim, rata-rata hanya Rp100.000 sampai Rp250.000 per bulan. Jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak,” ungkapnya.

 

Ia membandingkan angka tersebut dengan rata-rata upah minimum regional (UMR) di berbagai daerah yang mencapai dua hingga tiga juta rupiah. 

 

Oleh sebab itu, FKDT mendorong pemerintah agar lebih serius memperhatikan nasib para pengajar madin yang menjadi ujung tombak pendidikan keagamaan masyarakat.

 

Selain itu, Rapimnas juga menyampaikan penolakan terhadap kebijakan full day school (sekolah sehari penuh).

 

Menurut Lukman, penerapan sekolah seharian penuh mengganggu waktu anak-anak untuk mengikuti pendidikan agama di madin pada sore hari.

 

“Anak-anak seharusnya bisa belajar agama sepulang sekolah formal. Jika diterapkan full day, waktu mereka untuk ngaji akan sangat terganggu,” tegasnya.

 

Sebagai rekomendasi ketiga, FKDT mengumumkan rencana pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) bernama LAZIS DIN (Diniyah). Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi serta mengelola zakat dan sedekah untuk kemaslahatan umat.

 

“Sudah saatnya FKDT, yang jaringannya ada di seluruh Indonesia, ikut serta dalam tata kelola ZIS sebagai bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat,” kata Lukman.

 

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Agama Prof KH Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua BAZNAS RI Prof KH Noor Achmad, MA, serta Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Asrul Sani.