Semarang, NU Online Jateng
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Tengah Amin Farih berhasil meraih gelar doktor dalam sidang promosi terbuka yang berlangsung di ruang sidang pascasarjana kampus 1 UIN Walisongo Semarang, Selasa (5/1).
Di depan para penguji dalam sidang ujian yang digelar secara online itu Amin sukses mempertahankan disertasi berjudul 'Respons Muhammad bin Alawy Al-Māliky terhadap Politik Hukum Islam di Saudi Arabia (Kajian Siyāsah Syar’iyyah)'.
Bertindak sebagai penguji meliputi Rektor UIN Walisongo Prof Imam Taufiq sekaligus sebagai ketua sidang dan Prof Abdul Ghofur sebagai sekretaris. Sedang promotornya, Prof Ahmad Rofiq dan co-promotor Prof Abu Rokhmad.
Penguji lainnya, Ketua Umum PBNU Prof Said Aqil Siradj, Muhyar Fanani, Mohamad Arja Imroni, dan A Hasan Asy'ari Ulama'i.
Dalam disertasinya, Amin mengulas kondisi politik Saudi Arabia yang didominasi oleh ulama Wahabi. Dominasi ulama Wahabi tidak saja terjadi pada kegiatan domestik dan urusan politik luar negeri.
"Para ulama Wahabi menempati posisi strategis dalam pelaksanaan syariat Islam, di sisi penguasa posisinya sebagai sumber legitimasi kebijakan pemerintah Saudi Arabia," ucapnya.
Dikatakan, berkat posisi yang sedemikian itu, fatwa ulama Wahabi berdampak politik yang kuat, termasuk di dalamnya menghukum, melarang ceramah, dan mengucilkan di tempat asing kepada siapa saja yang fatwanya tidak sesuai dengan ulama Wahabi.
"Atas dominasi itu, muncul ide pemikiran politik hukum Islam dari Muhammad bin Alawy al-Māliky untuk meluruskan pendapat-pendapat dari ulama Wahabi," ujarnya.
Disertasi yang disusun Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UIN Walisongo itu mengkaji empat hal mendasar, yaitu tentang kuatnya pengaruh fatwa ulama Wahabi, adanya kepentingan politisasi hukum Islam oleh ulama Wahabi, pemikiran Muhammad bin Alawy al-Māliky, dan dukungan politik ulama international atas pemikiran Muhammad bin ‘Alawy al-Māliky.
Disampaikan, dari kajian ini dirinya mendapatkan temuan terbaru bahwa kepiawaian komunikasi politik Muhammad bin Alawy al-Māliky terbebas atas sanksi politik yang dijatuhkan oleh Ulama Wahabi.
"Dalam teori politik hukum, jika terjadi determinasi politik atas hukum, maka dominasi kekuasaan akan kuat, sehingga dalam teori ini mestinya Muhammad bin Alawy al-Māliky sudah dipenjara dan bahkan sudah meninggal, karena menentang Ulama Kerajaan Saudi Arabia," ucapnya.
Namun lanjutya, karena kelihaian dan kepiawaiannya dalam komunikasi politik dengan raja, maka ancaman bahkan pembunuhan tersebut sering gagal dan tidak menimpa kepada Muhammad bin Alawy al-Māliky.
Penelitian tentang Syekh Alawy Al-Maliki ini dilakukan dengan metode pendekatan politik hukum yang merupakan bagian dari disiplin ilmu siyāsah syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sosio-historis dan teo-filosofis.
Keberhasilan mempertahankan disertasi ini membuat dosen FISIP UIN Walisongo ini lulus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ia menjadi lulusan doktoral UIN Walisongo ke-151.
Penulis: Samsul Huda
Editor: M Ngisom Al-Barony
