Semarang, NU Online Jateng
Wakil Gubernur Jawa Tengah KH Taj Yasin Maimoen meminta ada pengawasan sertifikasi halal bagi industri daging. Menurutnya, konsumen harus dilindungi dengan jaminan halal dari pengawalan proses penyembelihan hewan ternak maupun unggas dipastikan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama.
Bukan hanya pada prosesnya saja, Gus Yasin sapaan akrab wagub juga mengusulkan pengawasan tersebut juga perlu dilakukan terhadap sarana pra sarana yang dimiliki oleh setiap tempat pemotongan hewan.
"Pengawasan terhadap industri maupun lembaga ekonomi yang kebetulan memiliki label halal ini perlu ada dewan pengawas yang disertakan menjadi salah satu syarat," kata Gus Yasin usai menerima audiensi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di ruang kerja Wagub, Senin (03/09).
Gus Yasin melanjutkan, apabila usulan tersebut disetujui atau dikaji lebih jauh, Pemprov Jateng siap menindaklanjuti dengan menggelar pelatihan pengawasan. "Pelatihan bisa diberikan kepada Juru Sembelih Halal (Juleha) yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan menyembelih," ujarnya.
Menurutnya, peran Juleha akan lebih maksimal ketika menjadi pengawas di rumah pemotongan hewan (RPH), rumah pemotongan unggas (RPU), maupun rumah pemotongan ayam (RPA).
"Kami siap untuk meningkatkan lagi (pelatihan bagi) yang kemarin kita latih jadi Juleha. Kita tingkatkan bukan hanya menjadi juru sembelih, tapi juga sekaligus pengawas (untuk mengawasi) bagaimana regulasi di RPH, RPU, RPA di Jateng yang kebetulan saat ini memilkki sertifikat halal," paparnya.
Bukan hanya itu, Gus Yasin juga segera melapor ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, terkait wacana pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Jateng. Sebab menurutnya KDEKS nantinya bisa berperan aktif mewujudkan perekonomian syariah di Jateng.
Berdasar informasi yang dia terima, beberapa provinsi yang sudah membentuk KDEKS adalah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Nusa Tenggara Barat.
"Insyaallah kami akan sampaikan ke pak gub (Ganjar) untuk pertemuan kali ini. Karena di daerah lain seperti Riau, Sumatera Selatan, NTB, dan sumatera Barat sudah ada (KDEKS). Saya sampaikan ke pak Gub biar Jateng segera menyusul," tuturnya.
Direktur Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS Afdhal Aliasar mengapresiasi komitmen Jateng dalam mewujudkan perekonomian syariah yang salah satunya adalah usul soal pengawasan rumah potong hewan maupun unggas di Jateng. Dia ingin, agar pelaksanaan sertifikasi halal di Jateng bisa berjalan lebih cepat.
"Sehingga penguatan halal di sektor hulu untuk RPH, RPA, RPU, bisa kita laksanakan dengan lebih baik. Dengan penguatan di sektor hulu Insyaallah sertifikasi halal ke depannya akan jauh lebih mudah khususnya untuk masyarakat usaha mikro dan kecil. Itu komitmen yang tadi disampaikan wagub," tutur Afdhal.
Afdhal juga berharap Jateng bisa segera membentuk KDEKS. Dengan adanya komite di daerah, dia percaya ekonomi syariah dapat berjalan lebih baik lagi.
"Dan terakhir juga bicara mengenai pariwisata ramah muslim. Ini akan membuat wisatawan muslim akan lebih nyaman berkunjung ke Jateng dan berwisata menikmati keindahan alam, kuliner, serta budaya di sini," pungkasnya.
Kontributor: Ahmad Rifqi Hidayat
