Semarang, NU Online Jateng
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Semarang meminta pemerintah perlu segera mengambil kebijakan membuka sekolah. Selain itu juga meminta agar para siswa yatim yang orang tuanya meninggal dunia karena Covid-19 diberi beasiswa hingga kuliah.
“Kami lihat sekolah swasta sudah buka, dengan penerapan protokol kesehatan. Kini saatnya pemerintah membuka sekolah negeri agar para murid kembali belajar normal,” tutur Ketua FPKB DPRD Kota Semarang H Sodri.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB pada Selasa (24/8) usai menyampaikan masukan kepada Ketua DPRD untuk pembukaan Persidangan III DPRD Kota Semarang tahun 2021.
Disampaikan, efek pandemi Covid-19 juga meninggalkan banyak kisah menyedihkan bagi para murid sekolah. "Banyak di antara siswa yang kehilangan orang tuanya dengan status positif covid ketika meninggal dunia," terangnya.
Disebutkan, pemerintah sudah membiayai perawatan pasien Covid-19 hingga pemakaman jenazahnya. Hal itu menurutnya perlu diteruskan yaitu menolong para yatim dengan pemberian beasiswa.
“Perlu diaktifkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Yakni pemberian beasiswa pendidikan hingga kuliah,” terang Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang ini.
Masukan bidang lain, PKB juga meminta pemerintah memperbanyak titik layanan vaksinasi agar tidak terjadi antrian panjang di Puskesmas.
Saat ini kata Sodri, terjadi antrian vaksin sangat panjang sehingga banyak warga datang di waktu subuh di Puskesmas. Karena ingin kebagian layanan vaksin. Hal itu selain melanggar protokol kesehatan karena menimbulkan berjubelnya manusia juga membuat repot petugas medis.
“Mestinya vaksinasi di pecah di titik-titik kecil. Bisa di Puskesmas Pembantu di tiap kelurahan, di masjid atau tempat ibadah, atau di kantor. Nyatanya di kantor PKB bisa diadakan suntik vaksin oleh petugas medis,” tuturnya.
Sekretaris Fraksi PKB Gumilang Febriyansyah menyampaikan, Pemerintah Kota Semarang harus mengantisipasi banjir karena sekarang sedang mulai memasuki musim penghujan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang yang akrab dipanggil Febri Soemarmo ini menyatakan, pemerintah harus memastikan semua proyek penangangan drainase dan penataan saluran air telah rampung sebelum musim hujan tiba.
“Pemerintah harus bisa mengantisipasi banjir. Buktikan bahwa negara hadir untuk menangani masalah. Jangan sampai bilang banjir adalah musibah,” pungkasnya.
Penulis: M Ichwan
Editor: M Ngisom Al-Barony
