Alumni PMII Jateng Ajak Warga Jadi Pemilih Cerdas pada Pilkada 2024

Semarang, NU Online Jateng 

Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Jawa Tengah mengajak masyarakat agar menjadi pemilih cerdas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar, 27 November mendatang.

Hal itu disampaikan melalui diskusi publik, sosialisasi dan pendidikan pemilih Pilgub Jateng 2024 yang diselenggarakan PW Ika PMII Jateng bekerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng di Pendopo Gama Resto Candi, Bukit Semarang Baru (BSB), Mijen, Kota Semarang, pada Sabtu (12/10/2024) lalu.

Acara tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Umum PW Ika PMII Jateng Prof KH Musahadi, Rofiq Mahfudz Dosen Fisipol UIN Walisongo Semarang serta M Kholidul Adib, Pengamat politik. Ketiganya menilai bahwa budaya politik di Indonesia saat ini masih berbiaya mahal.

“Karena itu kami mengajak masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas. Kami meminta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tidak semata karena dapat iming-iming amplop atau janji-janji manis para kandidat,” kata Rofiq.

Menurutnya, warga sebagai pemilik suara di bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS) hendaknya menjatuhkan pilihan dengan menggunakan kesadaran penuh dan mempertimbangkan seluruh program serta visi-misi yang jelas bisa membawa perubahan.

Lebih lanjut, M Kholidul Adib mengatakan bahwa Pilgub adalah wujud nyata demokrasi di tingkat lokal di mana masyarakat dapat memilih pemimpin di daerahnya secara langsung. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, yang memilih calon karena visi misi dan program kerjanya dan bukan karena faktor iming-iming, pemberian amplop, maupun sembako. 

Ia juga menuturkan, bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam menyukseskan Pilkada Jawa Tengah 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil serta bermartabat dengan menghindari kampanye negatif maupun fitnah. 

“Saya berharap, hendaknya para cagub memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan visi misi serta program kerja yang jelas dan konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah. Seperti soal kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, abrasi, banjir dan lain sebagainya,” ucap Adib.
 

Selain itu, lanjut Adib, penting juga untuk mengawal suara rakyat sejak penghitungan suara di TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi agar hasil Pilgub benar-benar murni dan tidak ada manipulasi suara.

Sementara itu, Prof Musahadi menuturkan bahwa agama dapat menjadi variabel pembentuk kesadaran sosial, politik dan ekonomi. Selain itu, pluralitas agama juga menyimpan potensi konflik, konflik yang berdimensi agama sangat mengakar dan berdampak luas hingga agama sangat seksi ditarik menjadi ‘komoditas politik’.

“Konflik yang berdimensi agama untuk kepentingan politik lebih dahsyat daya rusaknya, ada beberapa upaya untuk mengantisipasinya untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi,” kata Prof Musa.

Disampaikan, hal tersebut meliputi sikap dan tindakan kepatuhan pada konsensus dan regulasi, meningkatkan kapasitas ‘Early Warning System’ atas konflik, mengembangkan model tabayyun yang kompatibel dengan kemajemukan (inklusif dan moderat/wasathiyah) dan mengantisipasi dampak transformasi digital, serta mempersempit kesenjangan generasi digital natives dan digital immigrant dalam praktek politik.

“Selanjutnya, mempersiapkan cyber-army yang handal agar menang dalam ‘perang’ memperebutkan wacana keagamaan (religious discourse) terutama melawan wacana distorsif di dunia maya,” pungkasnya.