(Bukan) Wasiat Gus Dur
Pengantar redaksi:
Tulisan berikut ini merupakan coretan dan catatan Gus Yahya Cholil Tsaquf yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2021-2026. Tulisan 11 tahun silam kami unggah ulang bertepatan dengan haul ke-12 Gus Dur yang jatuh pada tanggal 30 Desember 2021.
6 Januari 2010 · 21:00 WIB
Kamis, 24 Dersember 2009, Gus Dur berkunjung ke Rembang menemui sahabat terdekatnya yang juga paman saya, Kiai Mustofa Bisri. Seperti biasa saya pun ikut menemui. Di ruang tamu paman saya siang itu, tiga orang menemaninya mengobrol: paman saya, saya, dan Kiai Manshur Hafidh, adik salah seorang sahabat lama Gus Dur yang belum lama meninggal, Kiai Wahab Hafidh. Bu Nur (Ibu Shinta Nuriyah) di pojok lain ruangan yang luas itu, mengobrol dengan Bulik Siti (Ibu Siti Fatmah, isteri paman saya) dan Pakdhe Kih (Kiai Faqih Kusuma, paman saya yang lain) yang adalah teman sekolah beliau di Yogyakarta dulu.
Para pendherek yang lain duduk agak menjauh dari beliau berdua, termasuk-di antara yang saya kenali–Aris Junaidi dan Gus Hayatun. Sulaiman, pembantu pribadi Gus Dur yang nyaris tak pernah lepas dari sisi beliau, bahkan nongkrong di emperan rumah bersama para ajudan, polisi-polisi dan banyak orang lain yang tidak begitu saya kenal. Berbicara dengan suara lemah, hampir berbisik, saya yakin tak ada selain kami bertiga (saya, Kiai Mustofa, dan Kiai Manshur) yang bisa mendengar pembicaraan Gus Dur.
Di antara yang saya ingat benar tentang hari itu adalah kisah Gus Dur tentang mimpi seseorang. Rincian mimpi itu sendiri tidaklah terlalu penting, karena–saya tahu–itu hanyalah intro, pintu masuk bagi Gus Dur untuk mengatakan apa yang ingin beliau katakan. Yang beliau katakan adalah penafsiran beliau atas mimpi itu:
“Kalau soal syari’at dan akhlak, imamnya Mbah Hasyim (Asy’ari–dan jelas bukan Muzadi); tapi kalau soal politik, imamnya saya … harus ikut saya….”
Terus terang saya tergetar mendengarnya. Saya paham betul, ungkapan itu beliau tujukan langsung kepada saya. Beliau tahu, hanya kami bertiga yang duduk mendekat dan mendengar pembicaraan beliau, dan beliau juga tahu benar, hanya sayalah mustahiqqul khithab (yang patut disasar) dengan ungkapan itu. Paman saya dan Kiai Manshur jelas-jelas bukan orang politik dan mereka berdua tidak pada kedudukan 'di bawah perintah Gus Dur' seperti saya.
Bagaimana saya memahami 'perintah' itu?
Terus terang, pada mulanya sepintas saya mengira beliau memerintahkan saya bergabung dengan PKB versi Muktamar Parung, menyertai Yenny puteri beliau. Tapi Gus Dur wafat tepat seminggu kemudian. Dan setelah saya renung-renungkan kembali keseluruhan pembicaraan beliau hari itu, cara beliau mengatakannya, pilihan-pilihan ungkapan beliau, air muka beliau dan suasananya yang beliau bangkitkan, saya merasa mendapati pertanda-pertanda bahwa segala perkataan beliau hari itu adalah ucapan-ucapan seseorang yang telah memendam firasat. Lebih-lebih setelah saya dengar pula kisah dari Nyai Sholihati (Ibunda Saifullah Yusuf) dan cerita Gus Irfan (putera Gus Sholah) perihal keadaan beliau sesampainya di Jombang setelah dari Rembang.
Nyai Sholihati menceritakan, betapa di tengah perjalanan menuju rumah sakit di Surabaya tiba-tiba Gus Dur ngotot minta kembali ke Jombang karena hendak berziarah ke makam ibundanya, Nyai Sholihah Wahid. Sedangkan Gus Irfan menceritakan ucapan Gus Dur sebelum itu: “Tanggal 31 nanti saya ke sini lagi!” (Kamis, 31 Desember 2009, adalah hari pemakaman beliau).
Maka saya pun memperoleh 'sudut pandang baru' yang saya rasa lebih tepat. Pemahaman saya dari sudut pandang baru itu adalah sebagai berikut:
Dengan mengatakan, “Kalau soal syari’at dan akhlak, imamnya Mbah Hasyim (Asy’ari),” Gus Dur menegaskan bahwa beliau tidak pernah berpretensi menjadi panutan dalam hal syari’at dan akhlak. Lebih-lebih bagi warga NU, panutan itu telah tetap: Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari, Rais Akbar, pendiri Nahdlatul Ulama, tak ada yang lain. Sebaliknya, beliau jelas-jelas minta diikuti dalam hal politik. Masalahnya, 'ikut' yang seperti apa?
Saya yakin Gus Dur tidak bermaksud memerintahkan saya bergabung dengan PKB Parung. Bukan saja karena keyakinan bahwa ungkapan beliau itu dinyatakan dalam bayang-bayang firasat, tapi juga karena saya kemudian teringat riwayat hubungan saya dengan Gus Dur sendiri selama ini. Saya pernah teramat dekat dengan beliau, yaitu sejak saya ditunjuk menjadi salah seorang juru bicara kepresidenan. Tapi pada putaran berikutnya, saya menentang keputusan-keputusan beliau berupa pemecatan-pemecatan dalam PKB, termasuk dan terutama pemecatan Saifullah Yusuf.
Secara politik, Gus Dur tak penah mengampuni penentangan-penentangan saya itu, meskipun secara pribadi hubungan kami tak pernah berubah. Gus Dur tahu benar alasan-alasan saya sebagaimana telah saya sampaikan kepada beliau dan memahami cara berpikir saya. Dari situ saya percaya bahwa beliau tidak akan memerintahkan saya bergabung dengan PKB Parung, karena beliau pasti tahu, itu sia-sia. Gus Dur tahu, saya dulu menentang pemecatan-pemecatan itu karena mengakhawatirkan perpecahan dan saya selalu dalam posisi mendambakan penyatuan. Dulu saya ikut kelompok Kiai-Kiai Langitan memisahkan diri dari Mukatamar Semarang karena saya berharap dapat mengajak beliau-beliau mempersatukan PKB kembali. Bahwa kemudian saya gagal, itu adalah soal batas kemampuan, bukan soal sikap atau keinginan.
Sementara itu, apabila dilihat konteks keseluruhan ungkapan beliau, yaitu membandingkan imamah (kepemimpinan) Mbah Hasyim dalam hal syari’at dan akhlak dengan imamah beliau sendiri dalam hal politik, maka berlakukah kaidah balaghah (seni wicara) bahwa perbandingan atau persamaan antara dua perkara atau lebih haruslah merujuk pada matra-matra yang setara di antara perkara-perkara yang diperbandingkan atau dipersamakan itu.
Gus Dur menjunjuk keharusan mengikuti kepemimpinan Mbah Hasyim, sedangkan Mbah Hasyim sudah lama wafat. Mbah Hasyim tak mungkin lagi memberikan perintah-perintah langsung, tak mungkin lagi memberikan perintah-perintah operasional. Maka yang diharuskan adalah mengikuti madzhab beliau, menjadikan ajaran-ajaran beliau sebagai acuan untuk menyikapi hal-hal kekinian. Ketika pengertian itu diterapkan pada 'keharusan mengikuti Gus Dur dalam politik', ia hanya memiliki relevansi pada matra-matra yang setara. Yaitu bahwa Gus Dur tidak memaksudkan kewajiban mengikuti 'perintah-perintah operasionalnya' melainkan madzhabnya, haluan politiknya, nilai-nilai yang diajarkannya, ideologinya!
Di antara elemen-elemen ajaran politik Gus Dur adalah pluralisme, moderasi, toleransi, keadilan, kejujuran, kerakyatan, dan apa yang secara oversimplified ingin saya sebut sebagai 'Soekarnoisme revisionis': cita-cita Soekarno dengan revisi strategi. Sebagaimana halnya ajaran-ajaran syari’at dan akhlak dari Mbah Hasyim harus terus-menerus dipelajari untuk memperoleh pemahaman yang semakin mendalam, demikian pula halnya terhadap ajaran-ajaran Gus Dur. Meskipun telah begitu banyak orang menguliti pemikiran-pemikiran Gus Dur, pastilah masih tersisa bergudang-gudang nuansa dan mutiara-mutiara gagasan beliau yang memerlukan kajian lebih lanjut untuk kemudian direkonstruksi menjadi suatu bangunan paradigma yang sistematis.
Inikah wasiat untuk saya? Seandainya iya, pastilah saya sudah pingsan tak bangun-bangun karenanya. Untung saya kemudian teringat sebuah riwayat penting. Bertahun-tahun yang lalu, sekitar 1980-an, saya sowan Kiai Abdullah Salam (pamanda Kiai Sahal Mahfudh) di Kajen, Pati. Pada waktu itu beliau berkisah tentang guru beliau, Kiai Hasyim Asy’ari.
“Kiai Hasyim itu kelihatannya kaya raya,” beliau bercerita, “tanah pesantrennya luas, ada mobil, ada sawah-ladang dan sebagainya. Tapi ketika wafat, ternyata tidak satu pun dari kekayaan-kekayaan itu dapat diwariskan, karena semua itu adalah harta wakaf, sedangkan yang menjadi harta milik pribadi beliau hanyalah sebuah gentong dengan siwurnya yang biasanya dipergunakan untuk memandikan mayat!”
Teringat riwayat itu, saya pun teringat pula pada satu kaidah syari’at: “segala yang tak bisa diwariskan, tak bisa diwasiatkan”.
Maka saya pun merasa tenteram. Gus Dur tidak mungkin mewasiatkan apa pun yang bukan harta milik pribadinya kepada siapa pun, apalagi mewariskannya. Di sisi lain, saya yakin bahwa segala pemikiran, ajaran, dan tindakan keteladanan beliau telah beliau maksudkan sebagai wakaf kepada seluruh Bangsa Indonesia dan kemanusiaan. Maka tidak satu pun dari kesemuanya itu, termasuk PKB, bahkan nama besar beliau sendiri, yang dapat menjadi obyek wasiat, apalagi waris! Saya merasa tenteram karena tugas yang mahadahsyat itu tidak diwasiatkan (hanya) kepada saya. Barangkali saja karena teringat bahwa saya pernah menjadi juru bicara beliau, maka beliau berharap suatu ketika saya akan menyampaikan ungkapan beliau itu kepada orang banyak, seperti ikhtiar saya dengan tulisan ini.
Rembang, 6 Januari 2010
