Konbes Belum Terlaksana, IPPNU Jateng Keluhkan Ketidakselarasan Departemen dan Lembaga

Semarang, NU Online Jateng 

Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jawa Tengah keluhkan ketidakselarasan departemen dan lembaga dari Pimpinan Pusat (PP) IPPNU. Hal tersebut menghambat jalannya pimpinan-pimpinan di bawah PP IPPNU dalam mengatur kaderisasi.

Ketua PW IPPNU Jawa Tengah, Dwi Sangita mengungkap bahwa pihaknya telah merancang rekomendasi per komisi yang akan diajukan pada Konferensi Besar (Konbes) IPPNU, mulai dari organisasi, kaderisasi dan administrasi. Akan tetapi, konferensi tersebut tidak kunjung dilaksanakan oleh PP IPPNU, sehingga, secara otomatis dapat berpengaruh ke pimpinan di bawahnya.

"Konferensi besar itu salah satu permusyawaratan terbesar di IPPNU, kita membahas beberapa peraturan yang mana hasilnya akan dibukukan menjadi Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA)," jelasnya kepada NU Online Jateng, Selasa (3/9/2024).

Gita, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa di Konbes akan membahas seputar organisasi, peraturan organisasi, peraturan administrasi dan peraturan kaderisasi. Selain itu juga akan membicarakan citra diri IPPNU. Menurutnya, peraturan harus digodok bersama supaya dapat terinformasikan secara jelas. 

"Peraturan tidak sekadar tertulis pada pedoman tapi juga dilaksanakan oleh seluruh kalangan tingkatan di IPPNU," ujarnya.

Pada Rapat Pleno dan Evaluasi Setengah Periode PW IPPNU Jawa Tengah yang dilakukan pada Ahad, (1/9/2024) kemarin, terdapat beberapa hal yang dirumuskan. Menurutnya, akan ada banyak hal yang dibahas dalam Konbes, misalnya organisasi tentang penyesuaian nama-nama per departemen dan ketentuan wakil ketua yang tertulis dalam buku PPOA. 

Kemudian, administrasi seputar kejelasan penomoran dan kaderisasi mengenai pembahasan sertifikat serta emblem kaderisasi. Ia menyayangkan hingga hari ini Konbes belum dilaksanakan oleh PP IPPNU, padahal PW IPNU sudah lama menyusun draft ajuan tersebut.

Senada dengan ketua, Sekretaris PW IPPNU Jateng, Niken Nur Azizah mengutarakan hal-hal yang menjadi hambatan PW IPPNU hingga tingkatan akar rumput. Sebagai sekretaris, ia merasa terhambat dalam membuat modul administrasi.

"Pimpinan bawah banyak yang mengeluhkan, Mbak kok belum ada aturan baru? Kok masih yang 2020," ungkapnya.

Lebih lanjut, Niken juga mengatakan bahwa pihaknya menginginkan penyelarasan departemen dari PP IPPNU dengan tingkatan di bawahnya. Selain itu, Niken juga menyinggung soal penyelarasan pada lembaga-lembaga di lingkungan PP IPPNU. 

"Misalnya dari segi surat menyurat, kop surat IPPNU sudah pasti mengikuti IPNU secara surat bersama. Jadi, penulisan 'kepada'-nya ke PW, tapi kop surat mengikuti IPNU," pungkasnya.