Ketum PBNU Tegaskan NU Bukan Faksi Politik
Surabaya, NU Online Jateng
Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, NU bukan faksi politik, melainkan merupakan potret demografi atau kependudukan. Karena itu tidak akan ada calon Presiden atas nama NU.
"Jika ada anggota NU yang menjadi pemimpin pada eksekutif dan legislatif, maka mereka memiliki kualifikasi dan integritas, bukan atas nama NU. Yang penting seluruh pengurus dan warga NU harus konsentrasi berkhidmah pada umat," tegasnya dalam acara Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Maslahah di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (12/12/2022).
Gus Yahya panggilan akrab Ketua Umum melanjutkan, diperlukan membangun koherensi atau keterpaduan agar semua komponen NU dapat saling melengkapi dan saling mengisi. Program kerja yang dijalankan harus dapat dikoordinasikan dengan baik.
"Kita selama ini terbiasa inisiatif sendiri, menjalankan program sendiri. Tapi mulai sekarang tidak boleh lagi, melainkan harus tertib agar ada keterpaduan dari pusat hingga ranting. Insyaallah ada design secara nasional yang harus dikerjakan bersama. Alhamdulillah sembilan belas peraturan perkumpulan telah disahkan sejak 22 Mei yang lalu dan kita mulai jalankan," ucapnya.
Untuk itu pihaknya berharap agar semua pengurus dan warga NU harus taat pada AD/ART dan peraturan perkumpulan. "Ada juga peraturan PBNU untuk menjabarkan peraturan perkumpulan yang ada. Ini semua diperlukan untuk membangun koherensi organisasi," terangnya.
Dikatakan, kalau selama ini PBNU terkesan 'galak' terhadap struktur yang tidak koheren dengan NU, maka itu akan disikapi sebagai ancaman terhadap NU. "Dan pengurus NU hendaknya tidak merangkap menjadi pengurus organisasi di luar NU," pintanya.
Menurutnya, kalau perangkapan tersebut dibiarkan maka akan menganggu dalam membangun koherensi jamiyah. Para pengurus NU harus berkonsentrasi berkhidmat untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Jadi tidak perlu kita berpikir untuk menguasai pemerintahan, namun yang penting adalah berkhidmah.
"NU berkhidmah untuk seluruh bangsa tanpa kecuali, sehingga tidak ada kandidat atas nama NU untuk pemilu yang akan datang. Jika terdapat warga NU yang terpilih dalam jabatan strategis di pemerintahan, maka mereka adalah atas nama warga negara yang memang memiliki kualitas dan integritas.
Secara khusus PBNU telah menugaskan kepada Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) untuk membangun keluarga maslahah dengan membuat gugus tugas khusus dari PBNU hingga Ranting dan Anak Ranting NU.
"Tugas satgas tersebut adalah membuat pos-pos pelayanan, guna memberikan layanan kepada masyarakat," ungkapnya.
Ketua PWNU Jawa Tengah HM Muzamil kepada NU Online Jateng mengatakan, dirinya menyambut baik statemen Ketua Umum PBNU terkait sikap NU terhadap Pilpres 2024. Baginya, posisioning NU sudah jelas. "Tedak perlu ada penafsiran lagi karena sudah jelas," ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim KH Anwar Manshur, beberapa Ketua dan Sekretaris Jenderal PBNU, Ketua PWNU Jateng, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan jajaran PWNU Jatim, PCNU dan MWCNU se-Jatim.
Pengirim: Insan Al-Huda
