Semarang, NU Online Jateng
Upaya memandirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam memberikan layanan kepada warga jangan diartikan secara sempit, yakni memutus sama sekali kerja sama dengan pemerintah atau pihak eksternal lainnya.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, gerakan memandirikan organisasi harus dilakukan dengan tepat dan tetap menjaga kehormatan dan martabat organisasi.
"Jadi kemandirian itu jangan diartikan lepas sama sekali dari pihak lain terutama pemerintah, paska-muktamar Lampung manajemen organisasi NU akan diatur dengan manajemen bercorak pemerintah," kata Gus Yahya panggilan akrabnya.
Gus Yahya mengatakan hal itu saat menyampaikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PBNU dengan PWNU Jateng dan PCNU se-Jateng di Hotel Patra Semarang, Kamis (28/4).
Menurutnya, corak kemandirian seperti ini harus terinternalisasi pada diri pengurus NU bersama perangkat dan badan-badan otonomnya pada semua tingkatan di seluruh tanah air dan pengurus di mancanegara.
"Karena itu melalui rakor ini diharapkan PWNU Jateng dan PCNU se-Jateng segera melangkah mensosialisasikan hal ini ke MWC dan Ranting," pintanya.
Dia menambahkan, PBNU akan segera menyusun acuan dan panduan yang akan dijadikan pedoman dalam merealisasikan program dalam Konferensi Besar (Konbes) yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 20-22 Mei mendatang.
"Agenda Konbes meliputi dua hal, yakni penyempurnaan Peraturan Perkumpulan yang sebelumnya disebut dengan peraturan organisasi (PO) dan Sistem Kaderisasi. Dengan adanya acuan atau pedoman itu maka upaya untuk mewujudkan program NU yang beriringan dengan pemerintah dapat direalisasikan," terangnya.
Sekretaris Jendral (Sekjen) PBNU H Syaifullah Yusuf yang memandu jalannya rakor mengatakan, perlunya mewujudkan program-program NU beriringan dengan program pemerintah karena sebagian besar warga negara Indonesia nahdliyin.
Menurutnya, sudah selayaknya kalau program-program layanan dan kesejahteraan yang dilaksanakan pemerintah menyentuh kepentingan Nahdliyin agar tercipta kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dan membawa manfaat maka dalam pengaturan organisasi NU mengikuti corak atau ala pemerintah.
Selain penyesuaian corak lanjutnya, juga akan dilakukan penyesuaian periodesasi masa khidmah pengurus dengan periode masa kerja kepala daerah, saat ini kesekjenan PBNU sedang menyiapkan penyesuaian-penyesuaian itu.
"Kami berharap semua pengurus NU mulai dari PB hingga ranting saat ini bersiap mensukseskan program penataan ini," pungkasnya.
Penulis: Samsul Huda
