Saat Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 di Surabaya, turut hadir dalam proses pembentukannya para ulama dari Jawa Tengah. Sebut saja KH Ma’shum (Lasem), KH Ridwan Mujahid (Semarang), KH Raden Asnawi (Kudus), KH Hambali (Kudus) dan kiai-kiai lainnya. Juga para kiai yang masuk di jajaran kepengurusan awal periode, seperti Kiai Kholil (Lasem), Kiai Amir (Pekalongan), Kiai Asnawi (Kudus), Kiai Sholeh (Pati), dan lain-lain.
Praktis, selain Jawa Timur, di awal berdirinya NU, para kiai dari Jawa Tengah menjadi motor penggerak perkembangan NU. Terbukti, usai Muktamar NU pertama hingga ketiga yang diselenggarakan di Surabaya, pada gelaran keempat diselenggarakan di Semarang, menyusul berikutnya pada tahun 1930, Muktamar ke-5 NU dihelat di Kota Batik, Pekalongan.
Lalu, bagaimana sejarah dan perkembangan NU di Jawa Tengah tersebut mulai tahun 1926 hinggal sekarang. Siapa pula yang pernah memimpin NU Jateng, paling tidak mereka yang pernah menjadi Rais Syuriah ataupun Ketua Tanfidziyah. Berikut data yang dikumpulkan NU Online Jateng:
1. Tahun 1926-1936 (Periode Awal)
Di awal periode berdirinya NU ini, belum dibentuk kepengurusan di tingkat wilayah. Kepengurusan NU yang terbentuk justru mulai dari Hoofd-bestuur (kini PBNU), kemudian Afdeeling (cabang), dan kring (pengurus di bawah cabang). Di Jawa Tengah beberapa cabang yang berdiri di awal periode, antara lain Semarang, Pekalongan, Blora, Kudus, Banyumas, Magelang, dan lain-lain. (Terkait perkembangan cabang NU di Jateng ini akan penulis paparkan di lain kesempatan).
2. Tahun 1937-1944 (Majelis Konsul)
Sebelum dikenal dengan istilah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) untuk menyebut kepengurusan setingkat wilayah provinsi, terlebih dahulu muncul istilah Majelis Konsul. Keberadaan konsul ini menjadi penting, mengingat pada catatan Muktamar NU tahun 1937, jumlah cabang NU telah mencapai 84 dan 3 cabang baru di Sumbawa Besar dan Palembang.
Seperti halnya fungsi PWNU, Majelis Konsul ini dibentuk untuk mempermudah komunikasi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan cabang-cabang, baik intruksi dari PBNU ke cabang maupun suara-suara dari cabang yang hendak disampaikan ke PBNU. Konsul ini juga bertanggung jawab terhadap perkembangan cabang-cabang yang di bawahnya.
Choirul Anam (1985) mencatat Majelis Konsul mulai diadakan sejak Muktamar NU ke-12 di Malang tahun 1937: “Pada Muktamar Malang ini juga dibentuk 9 konsul. Kesembilan konsulat itu: Banyumas, Menes, Kudus, Cirebon, Malang, Magelang, Madura, Surabaya dan Pasuruan,”
Sayangnya, dalam buku yang ditulis Choirul Anam itu tidak ada keterangan tambahan mengenai siapa saja para tokoh yang mengemban amanah sebagai Konsul di wilayah tersebut. Baru pada Hasil Muktamar NU di Magelang tahun 1939, penulis mendapatkan data nama Konsul perwakilan dari Jawa Tengah. Yakni Konsul Jawa Tengah I (Banyumas) dipimpin KRH Moechtar, Jawa Tengah II (Cirebon) dipimpin KH Abdul Chalim, dan kemudian Jawa Tengah III (Kudus) dipimpin oleh KH Abdul Djalil.
Yang menarik, dalam susunan pengurus Konsul tahun 1939 ini, selain Cirebon yang masuk dalam Konsul Jawa Tengah, terdapat penyederhanaan, antara lain Konsul Magelang yang dilebur dengan Banyumas. Akan tetapi ada Konsul baru di daerah luar Jawa, yakni Palembang dan Borneo (Kalimantan) Selatan. Dua wilayah ini pula yang nantinya menjadi pioner tuan rumah Muktamar NU di luar Jawa.
Sebagai catatan tambahan, Majelis Konsul ini diisi oleh beberapa pengurus dan dipimpin oleh seorang konsul yang didampingi sekretaris dan bendahara konsul. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Konsul ini juga dibantu oleh Komisaris Daerah yang berada di lingkup sebuah karesidenan.
3. Tahun 1944-1945 (Era pendudukan Jepang)
Format struktur kedudukan pada Majelis Konsul NU juga sempat mengalami perubahan di zaman pendudukan Jepang, ketika pemimpin saat itu, Saiko Shikikan (panglima tertinggi), menetapkan Undang-Undang No. 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang Aturan Pemerintahan Syu dan Tokubetsu Syi.
Bentuk Pemerintahan Syu (setingkat Karesidenan pada zaman Pemerintah Hindia Belanda) dan Jawa dibagi menjadi 17 Syu, terdiri dari Banten, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura. Kemudian, Solo dan Yogyakarta menjadi Kochi (Daerah Istimewa). Sedangkan Batavia yang diubah namanya menjadi Jakarta menjadi Tokobetu Syi (Kota Praja Istimewa).
Pergantian tata pemerintahan ini, membuat NU juga mesti menyesuaikan diri, untuk mempermudah jalinan komunikasi dan koordinasi antara Pengurus Besar (PB) dengan “Tjabang-tjabang” di bawahnya. PBNU kemudian mengubah struktur Majelis Konsul, dari semula membawahi di atas tingkat karesidenan, menjadi setingkat karesidenan (Syu). Terkait hal tersebut, maka ditunjuklah beberapa orang untuk menduduki posisi konsul (pemimpin Majelis Konsul).
Berikut nama konsul NU pada tahun 1944 di daerah Tokubetu Syi, Kochi, dan Syu, khususnya di wilayah Jawa Tengah, beserta alamatnya :
1. Solo dan Jogja Kochi: K Djauhar (Laweyan Solo)
2. Semarang Syu : KH Chambali (Kaoeman 28 Semarang)
3. Pati Syu : KH Abdoeldjalil (Kadjeksan 21 Koedoes)
4. Pekalongan Syu : KH M. Iljas (Banjoe-Oerip Pekalongan)
5.Kedu Syu : M Saifoeddin Zoehri (Jl. Pemotongan 15 Poerworedjo)
6. Banyumas Syu : KHR M. Moechtar (Kebondalem II/10 Poerwokerto)
Setelah Indonesia merdeka, struktur Majelis Konsul Syu ini kemudian berganti kembali seperti pada model sebelumnya, yakni membawahi beberapa cabang atau karesidenan. Pada perkembangan selanjutnya, hingga sekarang, Majelis Konsul ini kemudian diubah namanya menjadi Pengurus Wilayah (PW), yang didirikan di tiap provinsi untuk membawahi tiap cabang.
Penulis: Ajie Najmuddin
Editor: M Ngisom Al-Barony
Rabu, 24 April 2024
Fragmen
Fragmen Terbaru
