Pesantren Raudlatul Muhibbin Solo Bedah UUD 1945 dalam Perspektif Fiqih Empat Mazhab di Puncak Madirda

Karanganyar, NU Online Jateng

Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al Mustainiyyah Surakarta menggelar kegiatan “Bedah Undang-Undang Dasar 1945 dalam Tinjauan Fiqih Empat Mazhab” dalam rangka memperingati 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara yang berlangsung di kawasan wisata Puncak Madirda, Karanganyar, Jawa Tengah, Ahad (17/8/2025), diikuti ratusan santri dan asatidz.

Pesantren Raudlatul Muhibbin dikenal memiliki kekhususan dalam tiga bidang keilmuan, yakni fiqih perbandingan mazhab dan ushul fiqih, tafsir dan qira’at, serta hadis dan ulumul hadis. Dalam forum ini, para santri diajak menganalisis pasal-pasal konstitusi dengan membandingkannya pada prinsip hukum Islam menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.

Pengasuh pesantren, KH Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, menjelaskan bahwa UUD 1945 dapat dikaji secara akademik melalui perspektif fiqih empat mazhab.

“Konstitusi UUD 1945 bukan hanya dasar hukum negara, tetapi juga dapat dilihat sebagai kontrak sosial yang memiliki legitimasi keadilan menurut perspektif syariat Islam. Dengan menelaahnya melalui fiqih empat mazhab, kita bisa menemukan landasan normatif bahwa NKRI dan Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menguraikan pasal-pasal penting dalam konstitusi. Pasal 1 ayat (2), misalnya, yang menegaskan kedaulatan rakyat, sejalan dengan konsep ahlul halli wal ‘aqdi dalam mazhab Hanafi sebagaimana ditegaskan Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Sementara itu, mazhab Maliki menekankan doktrin al-mashalih al-mursalah sebagaimana disampaikan Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, yang tujuan syariatnya menjaga lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khamsah).

Mazhab Syafi’i memberi perhatian besar pada peran ulama dan qadhi sebagai penjaga hukum syar’i. Fungsi ini, menurutnya, paralel dengan Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution. Sedangkan mazhab Hanbali, sebagaimana pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, menekankan ketaatan kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat, yang selaras dengan prinsip supremacy of law dalam negara hukum modern.

“Konstitusi Indonesia bukanlah dokumen asing bagi Islam. Mazhab Hanafi menekankan legitimasi melalui ahlul halli wal ‘aqdi, Mazhab Maliki menekankan maslahah, Mazhab Syafi’i memberi peran besar pada ulama, dan Mazhab Hanbali menekankan ketaatan selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka, UUD 1945 sejalan dengan prinsip fiqih yang rahmatan lil ‘alamin,” tandas KH Mustain.

Acara yang berlangsung selama tiga hari di Villa Moonvill Madirda ini tidak hanya menjadi refleksi akademik, tetapi juga syiar kebangsaan. Para santri mendiskusikan pasal-pasal UUD 1945 terkait kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan, sekaligus menggelar upacara bendera di lokasi kegiatan.

Salah satu panitia, Ustadz Hadziq Maftuh, menegaskan bahwa pesantren juga memiliki peran strategis dalam penguatan nasionalisme.

“Kami ingin menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berkutat pada kitab kuning semata, tetapi juga turut berkontribusi dalam penguatan wawasan kebangsaan melalui pendekatan fiqih,” ujarnya.

Sementara itu, pemilik villa, Ustadz Wassim Ahmad Fahruddin, menyampaikan rasa syukur karena tempatnya dapat menjadi lokasi kegiatan.

“Kami merasa terhormat dan bahagia bahwa villa ini dapat menjadi tempat berlangsungnya acara penting dalam rangka memperingati 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi para santri, tetapi juga menjadi inspirasi bahwa cinta tanah air dan pemahaman agama harus berjalan seiring, bukan dipertentangkan,” ungkapnya.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama memohon keselamatan bangsa dan keberkahan perjalanan Indonesia menuju satu abad kemerdekaan.