IPNU Purworejo Soroti Maraknya Prostitusi Terselubung, Minta Regulasi Ketat dan Perlindungan Pelajar

Purworejo, NU Online Jateng 

Maraknya praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Purworejo menjadi perhatian serius dalam agenda Reses Anggota DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, yang digelar pada Sabtu (7/6/2025) di Clapar, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo.

 

Kegiatan yang dihadiri sejumlah tokoh legislatif tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muhaimin; Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Purworejo, Fran Suharmaji; Tenaga Ahli DPR RI, Irkham Thamrin; serta jajaran Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Dapil 1 hingga 6. Hadir pula jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Purworejo.

 

Salah satu suara yang mengemuka datang dari Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Purworejo. Dalam penyampaiannya, ia menyoroti keresahan masyarakat, khususnya para orang tua dan pendidik, terkait menjamurnya tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi praktik prostitusi terselubung. Mirisnya, sejumlah laporan menunjukkan adanya keterlibatan anak muda, termasuk pelajar, mahasiswa, bahkan santri sebagai pelanggan.

 

“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat. Ini bukan sekadar persoalan moral, tapi sudah menjadi krisis sosial. Yang datang ke tempat-tempat seperti itu bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak muda, pelajar, santri, bahkan mahasiswa. Ini ancaman serius bagi masa depan Purworejo,” tegasnya.

 

IPNU mengusulkan agar pemerintah daerah mengambil langkah tegas melalui regulasi yang ketat. Beberapa poin yang diusulkan antara lain penerapan batas usia ketat bagi pengunjung tempat hiburan, serta pelarangan total terhadap peredaran minuman keras, narkoba, dan praktik prostitusi terselubung di tempat-tempat hiburan malam.

 

“Kalau sulit ditutup, maka tempat-tempat hiburan semacam itu harus diatur secara ketat. Jangan sampai pelajar atau anak di bawah umur bisa masuk dengan bebas. Harus jelas, tidak boleh ada miras, narkoba, dan prostitusi. Jika ini dibiarkan, Purworejo akan kehilangan arah,” tandasnya.

 

Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Fran Suharmaji yang menyatakan apresiasi atas keberanian IPNU membawa isu moral ke ruang publik. Ia menegaskan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke forum resmi DPRD dan mendorong pengawasan yang lebih intensif terhadap tempat-tempat hiburan.

 

Hal senada disampaikan oleh Muhaimin. Menurutnya, penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) menjadi kebutuhan mendesak, selain juga membangun kesadaran sosial yang lebih luas melalui pendidikan karakter.

 

“Perlu ada Perda yang kuat, tapi juga perlu budaya malu dan kesadaran kolektif. Kita harus pastikan anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bermoral, dan terlindungi,” ujarnya.

 

Sementara itu, Tenaga Ahli DPR RI, Irkham Thamrin, menilai aspirasi IPNU sebagai bentuk kepedulian generasi muda yang tidak boleh diabaikan. Ia mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama dalam menyelamatkan masa depan generasi bangsa.

 

“Ini bukan sekadar masukan biasa, ini suara nurani. Kalau pelajar dan santri sudah terpapar prostitusi, maka yang rusak bukan hanya pribadi, tapi masa depan daerah ini. Saya mengajak semua pihak—eksekutif, legislatif, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan—bersatu dalam gerakan moral menahan laju kerusakan sosial,” pungkasnya.