Klaten, NU Online Jateng
Praktik mahar politik atau risywah dalam partai politik untuk setiap kali pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi ganjalan serius demokrasi di Indonesia. Sebagian banyak kalangan juga memberikan persepsi soal mahar dengan praktik 'jual beli' dukungan antara calon dalam kegiatan pesta demokrasi dengan parpol.
Hal tersebut akan menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan peluncuran dan bedah buku berjudul ‘Perang NU Melawan Suap’ yang disusun Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Klaten dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Klaten.
Ketua Lakpesdam NU Klaten M Nuryadin Edy Purnama menerangkan, kegiatan peluncuran dan bedah buku akan diselenggarakan di ruang pertemuan Wangsa Manggala Ngaran, Mlese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah, Senin (23/11).
Melalui kegiatan bedah buku ini, lanjut Nuryadin, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada umat tentang bahaya suap. “Politik uang sebagai musuh utama dan perilaku busuk demokrasi, harus dibuang dan dikubur sedalam mungkin. Dengan demikian tercipta marwah demokrasi ideal serta pemilu yang berkeadilan.” Kata . Nuryadin, kepada NU Online Jateng, Ahad (22/11).
Risywah atau Suap sendiri memiliki pengertian tindakan dengan memberikan sejumlah uang dan atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.
“Model politik mahar semacam ini tentu akan mendegradasi kualitas hasil konstestasi pilihan pemipin. Sudah puluhan bupati/walikota yang harus berurusan dengan KPK karena korupsi dana APBD dan lain-lain. Bahkan, model mahar politik akan menghambat masyarakat untuk mengusulkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” ungkapnya.
Rencananya, pihak panitia akan menhadirkan sejumlah narasumber yang akan memberikan materi di antaranya Rais PCNU Klaten KH Mukhlis Hudaf, Alif basuki dari Pattiro Solo, serta perwakilan dari KPU dan Bawaslu Klaten.
Penulis: Ajie Najmuddin
Editor: M Ngisom Al-Barony
