Klaten, NU Online Jateng

Praktik mahar politik atau riswah dalam partai politik untuk setiap kali pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi ganjalan serius demokrasi di Indonesia.

"Sebagian banyak kalangan juga memberikan persepsi soal mahar dengan praktik 'jual beli' dukungan antara calon dalam kegiatan pesta demokrasi dengan parpol," jelas Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Klaten H Mujiburrahman.

Disampaikan, apa yang dilakukan NU Klaten dengan menerbitkan buku 'Perang NU Melawan Suap' sebagai upaya ikut mendorong berbagai pihak sekaligus sumbangsih pemikiran tentang praktik suap yang sudah menjadi bagian kehidupan manusia di muka bumi.

"NU konsen terhadap persoalan korupsi atau risywah ini, terakhir dibahas di Muktamar Jombang 2015. PCNU Klaten, melalui buku ini turut peduli untuk melawan suap, termasuk suap dalam Pilkada," terangnya.

Dikatakan, peluncuran dan bedah buku berjudul 'Perang NU Melawan Suap' yang disusun PCNU bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Klaten bertepatan dengan momentum Pilkada yang sebentar lagi akan digelar di berbagai daerah, termasuk di Klaten.

Acara tersebut diselenggarakan di ruang pertemuan Wangsa Manggala Ngaran, Mlese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah, dihadiri kalangan terbatas dengan tetap memenuhi standar protokol kesehatan pada Senin (23/11).

Dalam buku itu disebutkan, risywah atau suap sendiri memiliki pengertian tindakan dengan memberikan sejumlah uang dan atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.

"Buku ini sangat penting dibaca oleh semua kalangan," pungkasnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan apresiasi kepada PCNU Klaten yang telah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya warga NU. 

"Ini sejalan dengan yang sudah dilakukan Bawaslu Klaten, kami juga telah mendeklarasikan anti suap bersama masyarakat," terang anggota Bawaslu Klaten, Muhammad Milkhan, yang menjadi salah satu narasumber acara bedah buku tersebut.

Ketua Lakpesdam NU Klaten M Nuryadin Edy Purnama kepada NU Online Jateng, Kamis (26/11) menerangkan, kegiatan peluncuran dan bedah buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada umat tentang bahaya suap. 

"Politik uang sebagai musuh utama dan perilaku busuk demokrasi, harus dibuang dan dikubur sedalam mungkin. Dengan demikian tercipta marwah demokrasi ideal serta pemilu yang berkeadilan," kata M Nuryadin.

Dikatakan Nuryadin, model politik mahar semacam ini tentu akan mendegradasi kualitas hasil konstestasi pilihan pemipin. "Sudah puluhan bupati/walikota yang harus berurusan dengan KPK karena korupsi dana APBD dan lain-lain. Bahkan, model mahar politik akan menghambat masyarakat untuk mengusulkan pemipin yang berkualitas dan berintegritas," ungkapnya.

Sejumlah narasumber yang memberikan materi pada kegiatan diskusi dan bedah buku ini di antaranya Rais PCNU Klaten KH Mukhlis Hudaf, Alif basuki dari Pattiro Solo, serta perwakilan dari KPU dan Bawaslu Klaten.

Penulis: Ajie Najmuddin

Editor: M Ngisom Al-Barony