Tantangan Politik Elektoral Kaum Milenial dan Pemilu Inklusif

Di era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, peran generasi milenial dalam politik elektoral semakin meningkat. Dengan populasi yang besar dan pengaruh yang terus berkembang, kaum milenial memiliki potensi besar untuk mengubah lanskap politik negara. Namun, mereka juga menghadapi tantangan yang berbeda dalam mengimplementasikan perubahan politik yang diinginkan.

Salah satu tantangan terbesar dalam politik elektoral bagi kaum milenial adalah kurangnya partisipasi politik mereka. Meskipun banyak milenial yang memiliki opini politik yang kuat dan hasrat yang kuat terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, banyak yang enggan atau tidak tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya partisipasi politik kaum milenial meliputi kurangnya kepercayaan pada sistem politik, kelelahan karena polarisasi politik, dan ketidakpuasan dengan pilihan kandidat yang tersedia. Hal ini menyebabkan rendahnya jumlah pemilih milenial dalam pemilihan umum, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampaknya terhadap hasil politik.

Selain itu, generasi milenial juga menghadapi tantangan dalam mengatur dan mendapatkan dukungan politik. Di era digital, mereka sering menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan politik mereka. Namun, maraknya berita bohong (hoaks) dan gelembung filter media sosial dapat menimbulkan kesalahan informasi dan polarisasi politik.

Milenial perlu belajar bagaimana memilah informasi yang valid dan mengembangkan keterampilan digital yang lebih baik untuk menyebarkan pesan politik yang kredibel dan mendapatkan dukungan luas. Selain itu, kaum milenial juga menghadapi tantangan untuk mendapatkan dukungan finansial untuk kampanye politik mereka.

Banyak dari mereka berasal dari latar belakang keuangan yang terbatas dan merasa sulit untuk bersaing dengan kandidat dengan sumber keuangan yang lebih besar. Kurangnya dana kampanye dapat mempengaruhi kemampuan generasi milenial untuk bersaing secara adil dan mendapatkan dukungan yang cukup untuk memenangkan pemilu.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan menyediakan sumber daya yang memadai bagi kaum milenial yang ingin berpartisipasi dalam politik elektoral.
Tantangan lainnya adalah ketimpangan representasi politik di kalangan milenial. Meskipun merupakan generasi yang besar dan beragam, generasi milenial masih terwakili secara tidak proporsional dalam struktur kekuasaan politik.

Partisipasi generasi milenial dalam pemilihan umum tidak selalu berujung pada terpilihnya mereka pada jabatan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya pengalaman politik, lemahnya jaringan dan dominasi generasi tua dalam berpolitik. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan upaya untuk mendorong representasi milenial yang lebih luas dan lebih inklusif di arena politik.

Pemilu Inklusif

Berbicara mengenai inklusif, skema pemilu ramah terhadap kaum difabel adalah cermin dari prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada kesetaraan dan keadilan. Pemilu yang inklusif memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Hal ini berarti bahwa setiap individu, termasuk kaum difabel, harus memiliki hak yang sama dalam mencalonkan diri sebagai calon pemilih maupun sebagai calon anggota legislatif. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengemukakan pandangan mereka, memperjuangkan kepentingan mereka, dan berperan aktif dalam pembuatan keputusan politik.

Pemilu yang ramah terhadap kaum difabel juga penting karena melibatkan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas informasi. Aksesibilitas fisik mencakup penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memungkinkan kaum difabel untuk mencapai tempat pemungutan suara dengan mudah dan nyaman.

Beberapa contoh hal yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan bahwa tempat pemungutan suara dapat diakses oleh kursi roda, memiliki fasilitas parkir yang memadai, toilet ramah difabel dan dilengkapi dengan akses lainnya yang ramah terhadap kaum difabel.

Selain itu, aksesibilitas informasi juga sangat penting. Informasi tentang proses pemilu, pemilihannya, dan kandidat yang bersaing harus tersedia dalam format yang dapat diakses oleh kaum difabel. Ini bisa berarti menyediakan materi kampanye dan petunjuk pemungutan suara dalam format braille atau dengan menggunakan teknologi bantu seperti perangkat lunak pembaca layar untuk orang dengan gangguan penglihatan. Hal ini akan memastikan bahwa kaum difabel memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengambil keputusan politik yang informasi-berdasarkan.

Menghadapi tantangan elektoral ini, kaum milenial harus berkolaborasi dan beraliansi dengan kelompok lain yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Mereka dapat menggunakan kekuatan media sosial dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pesan politik mereka dan membangun gerakan yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, penting bagi milenial untuk berperan aktif dalam memperbaiki sistem politik yang ada, baik dengan mengikuti pemilihan umum maupun kegiatan politik di luar pemilihan.

Ringkasnya, generasi milenial menghadapi tantangan berbeda dalam politik elektoral. Kurangnya partisipasi politik, sulitnya memperoleh dukungan, keterbatasan sumber daya keuangan dan kurangnya perwakilan politik merupakan beberapa tantangan utama yang harus dihadapi.

Dengan mengatasi tantangan ini, generasi milenial dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk masa depan politik negara. Dengan kolaborasi, tekad, dan tindakan yang bertujuan, generasi milenial dapat mengubah tantangan menjadi peluang dan menciptakan perubahan positif dalam politik elektoral.

Dwi Wisnu Wardana, Ketua PAC GP Ansor Laweyan Surakarta