Menyoroti Semakin Melemahnya Peran Tokoh Agama di Kancah Internasional

Kalau penulis tidak keliru memahami, KH Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur pernah menyampaikan kepada banyak pengamat yang menilai konflik terjadi karena diplomasi mengalami jalan buntu. Waktu itu ia mengatakan,  mengapa tidak dibalik? Diplomasi yang berjalan mulus akan menghindari umat manusia dari konflik. 

Apa yang disampaikan Gus Dur ini mengingatkan pentingnya dialog dan musyawarah agar dilakukan terus menerus sehingga tidak menemui jalan buntu. Agar musyawarah tidak mengalami jalan buntu, kedua belah pihak atau beberapa pihak yang terlibat konflik harus mau berunding, memusyawarahkan masalah yang dihadapinya dengan prinsip kesetaraan, kesamaan hak, dan kewajiban dalam mengelola konflik. 

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan, perasaan, hak dan kewajiban yang sama. Kebutuhan fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan. Ada juga kebutuhan rasa aman, kebutuhan eksistensi diri, dan mengejawantahkan segenap potensi yang dimilikinya dalam kehidupannya. 

Manusia merupakan makhluk yang unik. Selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial. Paham yang menitikberatkan pada aspek individu disebut paham liberalisme. Sedangkan paham yang menitikberatkan pada aspek sosial disebut paham sosialisme. Nampaknya kedua paham ini telah berakhir dan digantikan dengan paham universalisme dengan ditandai munculnya deklarasi hak asasi manusia awal kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1948.

Kini keberadaan PBB dipertanyakan oleh dunia ketiga karena ketidakberdayaan PBB dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di belahan dunia. Dalam forum Muktamar Fiqh Peradaban yang dihadiri ulama dan tokoh agama internasional di Surabaya, PBNU merumuskan Komunike menarik yang intinya sebenarnya kesepakatan dunia internasional tentang deklarasi hak asasi manusia dan pembentukan PBB merupakan kesepakatan yang mengikat bagi seluruh bangsa yang turut hadir menyepakatinya. Karena itu PBB diminta pro aktif dalam menyelesaikan realitas konflik yang terjadi.

Dalam Komunike yang dibacakan oleh Mustasyar PBNU KH Mustofa Bisri dalam ajang perayaan satu abad NU di Sidoarjo pada 16 Rajab 1444 Hijriah dikumandangkan perlunya perdamaian dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan bagi semua bangsa. Seruan PBNU tersebut tentunya sangat penting untuk mewujudkan perdamaian dunia. Sejak menyatakan merdeka tahun 1945 Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian tersebut, meskipun ikhtiar yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil karena adanya hak veto negara-negara kuat seperti China, Rusia, Amerika, Perancis, dan Inggris.

Konstelasi politik dan ekonomi global juga tidak lepas dari peran negara-negara kuat tersebut. Sementara itu Indonesia dan negara berkembang lainnya banyak mengalami masalah dalam negeri seperti pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan hidup layak, pemenuhan pendidikan dan pekerjaan bagi para penduduknya. 

Sementara itu peran tokoh agama semakin tersisih, kurang mendapatkan tempat di dunia internasional yang didominasi oleh peran para politikus pemegang kekuasaan dan para pemilik modal besar. Hal ini terlihat karena seruan moral para tokoh agama seringkali tidak didengarkan dan ditindaklanjuti oleh para pemegang kebijakan secara internasional. Ini lah tantangan utama bagi para tokoh agama, agar agama menjadi spirit dalam penyelesaian masalah-masalah lokal dan global. 

Secara intern, umat beragama juga disibukkan dengan masalah intern mereka sendiri seperti terpecahnya berbagai aliran pemikiran teologis atau sekte-sekte yang menguras energi di antara mereka. Karena itu pekerjaan rumah para tokoh agama menjadi semakin kompleks dalam mewujudkan agama sebagai faktor perekat hubungan sosial, dan sekaligus meminimalisir konflik yang terjadi di belahan dunia. Wallahu a'lam bi shawab

H Mohamad Muzamil, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah