Jakarta, NU Online Jateng
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar meminta Muktamar ke-34 NU digelar paling lambat Desember 2021. Hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan AD/ART dan aspirasi dari berbagai Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).
“Aspirasi dari struktur NU tidak dapat kita nafikan, karena sebagaimana diatur dalam AD/ART yang memiliki hak menentukan keputusan pelaksanaan Muktamar NU adalah PWNU,” kata Kiai Miftach saat menyampaikan Khutbah Iftitah pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2021 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Sabtu (25/9).
Atas dasar itulah lanjut Kiai Miftach, dengan sepenuhnya menghormati hak seluruh PWNU, berdasarkan AD pasal 14 dan ART pasal 57 dan 58, serta pertimbangan kondisional maupun syar'i, ia meminta Muktamar NU Ke-34 dilaksanakan pada 2021 ini, selambat-lambatnya pada Desember 2021.
Kiai Miftach menegaskan bahwa hal tersebut sekaligus menjadi harapan dan doa agar pandemi ini akan berakhir. Namun, jika terdapat perkembangan pandemi Covid-19 yang membahayakan, dirinya meminta keikhlasan PWNU agar menyerahkan keputusan Muktamar ke-34 NU kepada PBNU.
“Manakala nanti kondisi belum memungkinkan karena ada perkembangan Covid-19 yang membahayakan keselamatan bersama, maka kami meminta ridha dan keikhlasan dari para PWNU untuk menyerahkan keputusan terkait terkait penyelenggaraan Muktamar kepada PBNU,” ujarnya.
Selain untuk memutuskan penyelenggaraan Muktamar NU Ke-34, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2021 ini juga menjadi media bagi PWNU untuk menyampaikan aspirasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
“Sebagai media bagi seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang memiliki hak untuk hadir dan mengikuti pelaksanaan Munas dan konbes ini untuk menyampaikan aspirasi yang dalam hal ini tentu mengemban amanah dan kehendak dari seluruh PCNU di wilayah masing-masing,” katanya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pengurus PBNU dan PWNU.
Penulis: M Ngisom Al-Barony
Editor: Samsul Huda
