Seminar Nasional Pergunu: Kurikulum Merdeka sebagai Solusi Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan

Yogyakarta, NU Online Jateng

Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu) menggelar Seminar Nasional bertema "Implementasi Kurikulum Merdeka: Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pendidikan" yang dilaksanakan di Yogyatorium, Yogyakarta pada Sabtu (14/9/2024). Acara ini dihadiri oleh 100 peserta, termasuk pendidik, akademisi, dan aktivis anti-korupsi membahas peran Kurikulum Merdeka dalam upaya pencegahan korupsi di dunia pendidikan, serta pentingnya menjaga integritas dalam kebijakan pendidikan.

Pemateri pertama Wakil Ketua Umum PP Pergunu sekaligus Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Achmad Zuhri menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. 

“Pergunu selalu mendorong transparansi dalam penggunaan APBN 20% untuk pendidikan. Anggaran pendidikan tidak boleh disalahgunakan dengan alasan apapun, termasuk wacana penggunaan dana pendidikan untuk dana desa. Dana pendidikan harus sepenuhnya dialokasikan untuk pendidikan,” ujarnya.
 
 

Semenatara itu, pemateri kedua, Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono A menyoroti berbagai praktik korupsi yang masih terjadi di dunia pendidikan, seperti suap dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pemalsuan data, dan penyelewengan dana BOS. 

“Korupsi di dunia pendidikan mencakup banyak hal, mulai dari suap untuk mendapatkan bangku hingga penyalahgunaan dana BOS. Implementasi Kurikulum Merdeka bisa menjadi langkah strategis untuk mencegah korupsi, asalkan ada komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Lanjut, Dosen Universitas Terbuka, Romi Siswanto menambahkan bahwa Kurikulum Merdeka bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter anti-korupsi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa praktik korupsi masih menjangkiti banyak sekolah. 

"Contohnya, ada kepala sekolah yang memanipulasi data siswa untuk mendapatkan lebih banyak kuota dana BOS. Selain itu, pengaruh politik praktis dalam pengangkatan kepala sekolah juga memicu praktik korupsi, bahkan disertai pungutan liar," ungkapnya.

Ketua Gerakan Pemuda Melawan Korupsi, Ali Aziz Abdurrahman menegaskan pentingnya idealisme bagi aktivis anti-korupsi. 

"Hari ini, idealisme adalah senjata utama kita sebagai aktivis anti-korupsi. Dengan idealisme, kita dapat menolak godaan korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri," katanya.

Seminar ini menjadi wadah penting dalam mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk memerangi korupsi, serta menjaga integritas sektor pendidikan melalui penerapan Kurikulum Merdeka.