Dihadiri PBNU, Unisnu Jepara Gelar Halaqah Fiqih Peradaban
Jepara, NU Online Jateng
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara menggelar halaqah Fiqih Peradaban, Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, dan Call for Paper ketiga Tahun 2023 berlangsung di auditorium lantai 3 Gedung Perpustakaan Unisnu Jepara, Senin (13/3/2023).
Mengusung tema 'Otonomi Pendidikan, Politik Kebangsaan, dan Kemandirian Ekonomi' Seminar nasional menghadirkan tiga narasumber yakni Ketua Majelis Masyayikh dan Rektor Ipmafa Pati KH Abdul Ghofarrozin, Ketua Lakpesdam PBNU H Ulil Abshar Abdalla, dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara Mayadina Rohmi Musfiroh.
Rektor Unisnu Jepara H Sa’dullah Assa’idi berpesan, peradaban menjadi ciri dari gerakan ahlussunnah wal-jamaah. Selain itu, peradaban menjadi tuntutan untuk memenuhi human interest dan capital interest. Karena itu menurutnya, manusia mendapat amanah berupa ilmu pengetahuan atau potensi keilmuan.
“Manusia menetap di alam jagad raya ini untuk membangun peradaban. Hablun minannas terpancar dari hablun minallah. Dari sudut pandang fiqih dan ushul fiqih, peradaban tidak bisa dilepaskan dari pengertian agama dan keberagaman,” terangnya.
Ketua Lakpesdam PBNU Gus Ulil Abshar Abdalla menyinggung pentingnya bagi warga NU mempertahankan tradisi pengetahuan dan praktik keagamaan yang sudah ada. Disebutkan, NU memiliki tradisi membaca kitab, menulis arab pegon, serta ibadah performatif seperti haul, dan pengajian yang perlu terus dirawat.
“Kita punya tugas merawat tradisi ahlussunnah wal-jamaah. Dalam tradisi aswaja ala NU ini semua dipenuhi. Dimensi emosional, pengetahuan, dan sosial. Saya belum melihat tanda-tanda tradisi ini hilang. Tapi saya melihat, belajar dari sejarah dan pengalaman yang dialami bangsa lain, ada kecenderungan yang perlu diwaspadai. Ini tugas kita sebagai pemikir-pemikir NU,” tegasnya.
KH Abdul Ghofarrozin mengajak para mahasiswa untuk menyelidiki potensi gerakan ekonomi warga NU. “Perlu dikaji, tidak hanya ideologi dan kultural, namun juga secara struktural. Potensi gerakan ekonomi warga NU sangat besar. NU juga punya modal sosial yang cukup untuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara Mayadina menjelaskan pentingnya masyarakat NU untuk terjun dalam urusan advokasi dan kebijakan publik. “Kebijakan petani dan nelayan lolos begitu saja tidak ada yang mengawasi. Perlu juga kita melakukan engagement dengan isu soal hukum, nelayan, dan petani,” ucapnya.
Ketua LPPM Unisnu Sisno Riyoko kepada NU Online Jateng, Sabtu (18/3/2023) menjelaskan, acara dimaksudkan untuk menghasilkan output ilmiah setelah Kuliah Kerja Nyata (KKN) terselenggara.
"Nantinya paper yang terkumpul akan diwadahi dalam jurnal. Seminar terselenggara dalam bentuk hybrid, 207 peserta luring, dan 155 peserta yang hadir melalui zoom meeting, serta call for paper dengan 51 peserta," pungkasnya.
Pengirim: Zakky Zamroni Zain
