Ansor di Pekalongan Nyatakan Dukungan Pemilu Damai
Pekalongan, NU Online Jateng
Pimpinan Ranting (PR) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kranji, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan menyatakan dukungannya untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang damai dan kondusif.
Ketua PR GP Ansor Kranji M Fatihulliza mengatakan, Pemilu damai adalah idaman seluruh kompnen bangsa termasuk Ansor Kranji. Pihaknya berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dengan semangat persatuan dan kesatuan.
"Ansor Kranji menolak segala bentuk politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, meminta kepada para kontestan tidak menggunakan fasilitas organisasi untuk berpolitik praktis," tegasnya.
Disampaikan, dalam semangat menjaga persatuan dan kesatuan serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, Ansor Kranji berkomitmen untuk tidak mengangkat politik identitas, tidak menggunakan fasilitas organisasi untuk berpolitik praktis, serta menjaga ketertiban dan keamanan wilayah sesuai dengan instruksi PP GP Ansor.
"Ansor Kranji juga berjanji untuk menjaga kondusifitas selama masa kampanye dan pemungutan suara, pengurus dan anggota akan berperan aktif dalam menjaga kondusifitas, ketertiban, dan keamanan di wilayah Kranji," ucapnya pada kegiatan rapat rutin Cangkruk Pengurus Harian (PH) PR GP Ansor Kranji, Sabtu (9/9/2023).
Dalam siaran pers yang diterima redaksi NU Online Jateng, Selasa (12/9/2023) Fatih menjelaskan, Ansor Kranji akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan damai dan aman.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas wilayah masing-masing," bebernya.
Aktivis Ansor Kranji Nuskan Abdi mengingatkan seluruh pengurus dan anggota Ansor Kranji serta masyarakat umum untuk tidak terlibat dalam provokasi atau tindakan yang dapat memicu konflik selama masa kampanye dan pemungutan suara.
"Saya menekankan pentingnya berkomunikasi dengan bijak dan memilih calon berdasarkan visi, misi, dan program yang diusung, bukan berdasarkan politik identitas," pungkasnya. (*)
