Jakarta, NU Online Jateng
Program prakerja yang mengemban fungsi memberikan pelatihan sekaligus menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir layak untuk tetap dilanjutkan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian H Airlangga Hartarto mengatakan, program prakerja yang diluncurkan sejak 17 Maret 2020 itu berjalan baik, perpaduan dua fungsi yang melekat pada prakerja mampu menjawab tantangan masyarakat yang kesulitan memperoleh pendapatan.
"Sejauh ini, prakerja sudah membuktikan berjalan baik, sehingga program ini patut diandalkan. Dua fungsi yang berpadu dalam satu program, yakni menyalurkan bantuan sosial sekaligus memberi pelatihan, jadi hal baru," kata Erlangga.
Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan hal itu saat menyampaikan pidato kunci dalam acara ‘Tiga Tahun Kartu Prakerja: Gebrakan Inovasi Pelayanan Publik’ yang berlangsung di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Disampaikan, hal baru ini mengundang daya tarik hingga menembus mancanegara. Banyak negara lain akan mencoba melalui upaya penyediaan program pelatihan secara massif, namun belum ada yang bisa, kita bersyukur prakerja bisa.
"Program prakerja membuktikan bahwa teknologi digital menjadi kunci utama reformasi birokrasi. Pengalaman prakerja mampu menyediakan akses jutaan penduduk ke ribuan pelatihan untuk peningkatan keterampilan secara non-formal," ucapnya.
Menurutnya, program prakerja dapat menjadi masukan positif untuk mewujudkan cita-cita e-government yang makin meluas dan menjadi model pelayanan publik.
Penanganan Covid-19 beberapa waktu lalu ujarnya, tidak bisa play-by-the-book, karena bukunya tidak ada. Prakerja menjadi start-up e-government pertama Indonesia, Prakerja menjadi program semi-bansos yang sifatnya pemberdayaan, inilah yang membedakan dengan program lain.
"Program prakerja dalam realisasinya semakin meningkat kualitasnya dan berulang kali melakukan literasi. Tantangan pemerintah menyediakan pelatihan secara masif berkualitas dan merata tidak mudah," terangnya.
Maka lanjutnya, belajar dari pengalaman prakerja selama tiga tahun, upaya itu bisa berlangsung dengan pendekatan online. Namun untuk pelatihan offline, bukanlah hal yang mudah karena jenis, lokasi maupun kualitas masing-masing berbeda.
"Acara 3 Tahun Kartu Prakerja ini mengelaborasi upaya program yang lahir sejak 17 Maret 2020 ini untuk menjangkau 16,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Mereka berasal dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia dengan anggaran Rp59 triliun selama 2020-2022. Diskusi sehari ini menampilkan pemangku kebijakan, industri, para praktisi layanan publik, akademisi, birokrat, serta praktisi teknologi dan ekonomi digital.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan, pada tahun pertama strategi program fokus pada inovasi dan iterasi untuk membangun ekosistem dan mematangkan proses. Di tahun kedua, Prakerja membuka diri untuk evaluasi mengingat besarnya alokasi program.
“Alhamdulillah, hasil evaluasi positif. Prakerja terbukti menaikkan ketahanan pangan, menopang daya beli, meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan kebekerjaan dan kewirausahaan. Hasil evaluasi J-PAL SEA 2021 menyatakan bahwa rata-rata pendapatan per bulan penerima meningkat Rp122.500, lebih tinggi 10% dari non-penerima,” katanya.
Pada tahun ketiga ini tuturnya, program prakerja memperluas edukasi program, dalam dan luar negeri. Dengan bermodal hasil evaluasi, prakerja bisa berbagi pengalaman dan membangun optimisme.
Dia menambahkan, realisasi program prakerja juga efisien, karena biaya operasi PMO hanya 0,59% dari total anggaran. Itupun prakerja masih memberikan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) ke Kemenkeu sebesar Rp237,8 miliar.
Dikatakan, diskusi tiga tahun Prakerja bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menularkan inspirasi akan transformasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital yang inklusif.
"Acara ini juga menyediakan wadah dialog dan berbagi pengalaman maupun pengetahuan dengan ahli dan profesional swasta mengenai prioritas dan hal-hal praktis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga acara ini mendorong aksi nyata untuk inovasi pelayanan publik yang lebih luas lagi,” pungkasnya.
Penulis: Samsul Huda
