Lakpesdam NU Batang Gelar Diskusi untuk Urai Dampak Lingkungan Pembangunan Kawasan Industri

Batang, NU Online Jateng

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kabupaten Batang, Jawa Tengah menggelar diskusi penting yang bertujuan untuk mengurai dampak Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), di Gedung BLKK Sarbumusi, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Sabtu (11/1/2025).

Dalam kesempatan itu, Lakpesdam NU Batang membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat, pemerintah, serta perusahaan.

Berbagai pihak juga berkomitmen untuk bersama-sama mencari solusi terhadap masalah lingkungan dan sosial yang timbul akibat pembangunan KITB dan Batang Industrial Park.

Ketua Lakpesdam NU Batang M Aminudin mengingatkan pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Perusahaan memiliki kekuatan besar dalam memulihkan atau merusak lingkungan. Oleh karena itu, transformasi kesadaran dan tanggung jawab sosial sangat penting untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan,” ujar Aminudin.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan.

"Pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan keadilan sosial," kata Aminudin.

Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Dika memberikan pandangan kritis mengenai kebijakan pemerintah yang sering kali tidak mengutamakan kepentingan masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah.

“Pemerintah cenderung memanipulasi perencanaan tata ruang demi kepentingan proyek-proyek strategis nasional, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat. Aktivis lingkungan juga sering kali menjadi sasaran kriminalisasi ketika mencoba menyuarakan ketidakberesan ini,” ungkap Dika.

Ia menilai bahwa dalam pembangunan KITB, pemerintah tidak memiliki masterplan yang matang, sehingga dampaknya lebih dirasakan oleh kelompok rentan, terutama petani dan perempuan.

Sementara itu, Dera sebagai perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah, mengungkapkan dampak ekologis yang ditimbulkan oleh industrialisasi di Kabupaten Batang.

“Sebagian besar wilayah Batang kini telah diubah menjadi kawasan tambang, PLTU, dan industri. Pendekatan neoliberal yang mengedepankan investasi besar-besaran ini mengorbankan lingkungan dan mempercepat krisis iklim,” jelas Dera.

Menurut Dera, Kabupaten Batang yang seharusnya menjadi daerah konservasi kini beralih fungsi menjadi pusat industri yang merusak ekosistem dan memperburuk kondisi lingkungan.

Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, yakni perbaikan tata kelola pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, peningkatan tanggung jawab perusahaan dalam memulihkan lingkungan, dan penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan pembangunan.