Nasional

Muktamar Ilmu Pengetahuan Lakpesdam PWNU Jateng: Perkuat Peran Masjid dan Ketahanan Pangan Nasional

Sabtu, 7 Desember 2024 | 17:00 WIB

Muktamar Ilmu Pengetahuan Lakpesdam PWNU Jateng: Perkuat Peran Masjid dan Ketahanan Pangan Nasional

Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono saat membahas isu penting terkait ketahanan pangan dan distribusi pupuk subsidi di Indonesia dalam Muktamar Ilmu Pengetahuan ke-2 Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah pada Sabtu (7/11/2024). 

Surakarta, NU Online Jateng

Muktamar Ilmu Pengetahuan ke-2 Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menghadirkan dua pembicara utama yang memberikan pandangan mendalam tentang peran agama, civil society, dan ketahanan pangan dalam perkembangan bangsa, pada Sabtu (7/11/2024). 


Wakil Menteri Agama RI, Muhammad Syafi’i dalam pemaparannya menyoroti konsep masyarakat sipil sebagai kekuatan sosial yang harus digerakkan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Ia juga menuturkan bahwa masjid harus kembali berperan sebagai pusat peradaban, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat politik, ekonomi, dan sosial, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw.


“Masjid harus mengembalikan peran historisnya dalam membangun masyarakat. Kita bisa mengembangkan berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat, seperti UMKM dan beasiswa anak-anak,” ujarnya.


Pada kesempatan itu, ia membagikan hasil disertasinya mengenai modal sosial masjid dalam perspektif Islam. Syafi’i menegaskan perlunya revitalisasi masjid sebagai penggerak perubahan sosial dan ekonomi. I a juga mengumumkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama RI, serta peluncuran program studi Manajemen Pendidikan Pesantren untuk memperkuat peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional.


Dalam sesi berikutnya, Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, membahas isu penting terkait ketahanan pangan dan distribusi pupuk subsidi di Indonesia. Menurut Sudaryono, sistem birokrasi yang rumit dan melibatkan lebih dari 12 kementerian telah menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi pupuk subsidi kepada petani.


“Pada tahun 2025, kita akan menyederhanakan proses distribusi pupuk, menghilangkan penggunaan kartu tani, dan memastikan pupuk langsung sampai dari pabrik ke petani,” jelas Sudaryono. 


Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketepatan alokasi dan mendukung produktivitas pertanian di Indonesia. Sudaryono juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengembalikan Bulog sebagai badan yang fokus pada pembelian gabah langsung dari petani, bukan dari pedagang perantara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan harga gabah yang adil.


Di sisi lain, Sudaryono menekankan pentingnya membuka lahan baru untuk produksi pangan di 12 provinsi yang dikenal sebagai brigade pangan. 


“Ekonomi berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan dunia. NU sebagai ormas terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas,” ujar Sudaryono.


Dalam Muktamar Ilmu Pengetahuan ini, Sudaryono berharap NU sebagai ormas terbesar di dunia dapat mengambil peran aktif dalam memajukan sektor pertanian berbasis komunitas, serta membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih stabil.