Ketua PWNU Jateng: Otoritas Kendali Organisasi Ada di Syuriyah
Semarang, NU Online Jateng
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Mohammad Muzamil mengatakan, adanya kelembagaan syuriyah dan tanfidziyah dalam kepengurusan NU bukan merupakan dualisme kepemimpinan dalam jamiyah ulama yang didirikan pada tahun 1926 tersebut.
"Melainkan sebagai kelengkapan struktur NU sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi," terangnya.
Hal itu dikatakan Ketua PWNU Jateng HM Muzamil sebelum berangkat ke lokasi Munas dan Konbes di Jakarta, Sabtu (25/9).
Menurutnya, syuriyah merupakan wilayatul faqih dalam pengambilan kebijakan secara keagamaan atau diniyah terhadap bidang garap NU yang meliputi ideologi, politik, hukum, sosial, dan budaya yang dilakukan melalui program dan gerakan jamiyah.
"Syuriyah yang terdiri dari para alim dan tenaga ahli adalah para pimpinan yang mempunyai kewenangan membina, mengarahkan, dan mengendalikan jalannya organisasi. Sedangkan tanfidziyah adalah pelaksana kebijakan syuriyah," ujarnya.
"Sebagai representasi wilayatul faqih, pengambilan kebijakannya bukan semata didasarkan pertimbangan rasional empiris terhadap gejala yang ada, melainkan juga didasarkan pada pengalaman spiritualitas batin yang dimiliki ulama," sambungnya.
Ia menambahkan, ulama adalah para pewaris ilmu, amal shaleh, dan semangat juang nabi dan para sahabatnya serta kasih sayang mereka terhadap umat. Maka tidak heran jika ulama dalam mengambil kebijakan bukan semata-mata hasil musyawarah di antara mereka, melainkan juga hasil konsultasi kepada ulama ahli kasyaf.
"Ketika jamiyah NU didirikan, proses kelahirannya melalui proses jalan panjang. Bukan saja merupakan gagasan intelektual melalui kajian istimbat hukum fiqhiyah dalam musyawarah, melainkan juga ikhtiar batin hasil istikharah ulama sepuh seperti isyarat tongkat dan tasbih dari Syaikhona Kholil Bangkalan Madura yang diserahkan kepada Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari melalui utusannya Mbah Kiai As'ad Syamsul Arifin," terangnya.
Menurutnya, proses pengambilan keputusan dan sikap syuriyah tersebut berlangsung hingga sekarang bahwa konsultasi kepada ulama ahli kasyaf selalu dilakukan.
Disampaikan, tanfidziyah sebagai pelaksana kebijakan syuriyah diamanatkan kepada para santri yang memiliki kecakapan dan keterampilan dalam menjalankan tugas. Juga diberikan amalan-amalan rutin yang wajib dilakukan agar dalam pelaksanaan tugasnya bisa berjalan baik dari guru-gurunya di pesantren.
"Hubungan harmonis syuriyah dan tanfidziyah tersebut harus berjalan dengan baik dan dinamis hingga NU dapat berperan maksimal dalam masyarakat," ucapnya.
"Memang pernah terjadi perbedaan pendapat antara syuriyah dan tanfidziyah. Namun syuriyah dapat memberikan solusi berdasarkan tradisi keilmuan ulama. Semoga perbedaan pendapat dalam munas dan konbes tahun ini menyangkut pelaksanaan muktamar ke-34 dapat menemukan keputusan yang maslahat," pungkasnya.
Kontributor: Atsnal Lathif
Editor: M Ngisom Al-Barony
