Rais NU Jateng: Nasehat MUI Kepada Pemerintah Tidak Harus Berupa Fatwa
Salatiga, NU Online Jateng
Nasehat para kiai yang berada dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap pemerintah tidak harus berupa fatwa, keputusan, atau taushiyah. Tetapi dapat berupa nasehat yang disampaikan secara soft tanpa harus dipublikasikan.
Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh mengatakan, sebagai wadah berkumpulnya ulama yang memiliki berbagai disiplin ilmu, posisi MUI sangat kuat, strategis, dan dekat dengan pemerintah.
"Karena itu MUI harus mampu memposisikan diri sebagai penasehat pemerintah terhadap berbagai persoalan yang menyangkut keumatan," kata Kiai Ubaidullah.
Kiai Ubaid mengatakan hal itu dalam halaqah bertema 'Tantangan MUI Dalam Menghadapi Persoalan Bangsa'. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme yang diselenggarakan MUI Jateng bersama Badan Kesbangpol Jateng di Laras Asri Resort & Spa Salatiga, Sabtu-Ahad (27-28/11).
Menurutnya, kalau nasehat itu dinyatakan dalam bentuk fatwa atau taushiyah, kontennya jangan melangit, tetapi hendaknya lebih aplikatif dan mengandung sisi-sisi keadilan masyarakat. Tegasnya, fatwa atau taushiyah bahkan nasehat jangan sampai tidak membumi dan tidak aplikatif.
"Kedekatannya dengan pemerintah tentu jangan sampai menggerus kemandirian, netralitas, dan kewibawaan MUI. Kalaupun dalam upaya menggerakkan organisasi, MUI memperoleh anggaran dari pemerintah yang dinasehatinya jangan sampai menumpulkan nasehat yang diberikan," terangnya kepada NU Online Jateng, Selasa (30/11).
Dia menambahkan, alokasi anggaran dari pemerintah jangan sampai dipandang sebagai bantuan, tetapi itu adalah kewajiban dan layanan pemerintah terhadap lembaga yang meringankan bebannya.
"Jadi, MUI dalam posisi sebagai penasehat pemerintah tidak boleh daya kritisnya melemah agar nasehat-nasehatnya mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah," ucapnya.
Staf Ahli Menteri Agama Prof KH Abu Rahmat mengatakan, harapan Rais PWNU Jateng agar MUI memaksimalkan peran nasehatnya terhadap pemerintah mesti diperhatikan, ini masukan penting yang harus ditindaklanjuti.
"Semakin beragamnya latar belakang potensi pengurus MUI akan semakin menambah bobot nasehat yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah," pungkasnya.
Penulis: Samsul Huda
Editor: M Ngisom Al-Barony
