Khofifah dan Menteri PPPA Hadiri Istighotsah Kubro Muslimat NU Pati, Serukan Kolaborasi Atasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pati, NU Online Jateng 

Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, bersama Ketua PP Muslimat NU sekaligus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, menghadiri kegiatan Istighotsah Kubro di Gedung PC Muslimat NU Kabupaten Pati, Ahad (29/6/2025). Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir Ke-79 Muslimat NU sekaligus menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.

 

Arifatul Choiri menyampaikan keprihatinan mendalam atas tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Berdasarkan survei nasional tahun 2024, disebutkan bahwa satu dari empat perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual.

 

Lebih mencemaskan lagi, menurut survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Indonesia (PHARI) tahun 2024, satu dari dua anak Indonesia pernah mengalami bentuk kekerasan. 

 

“Artinya, separuh dari anak-anak kita menyimpan trauma yang cukup serius. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” tegas Arifatul yang juga dikenal aktif dalam gerakan perlindungan anak sejak muda.

 

Ia menambahkan, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat terdapat 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hanya dalam rentang Januari hingga 28 Juni 2025. 

 

Dari jumlah itu, mayoritas merupakan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. “Dan ironisnya, pelakunya sering kali berasal dari keluarga inti sendiri,” ujarnya dengan nada prihatin.

 

Melihat kondisi tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah dan organisasi masyarakat, termasuk Muslimat NU, dalam menangani persoalan ini secara menyeluruh. 

 

“Presiden Prabowo berpesan, tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa sukses bekerja sendiri. Harus ada sinergi. Kami melihat kerja nyata Muslimat NU di lapangan, mulai dari pendampingan hingga penyuluhan. Inilah modal besar untuk bergerak bersama,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah Indar Parawansa turut menyampaikan bahwa Muslimat NU telah mengambil langkah konkret untuk terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

 

Salah satunya dengan menggandeng Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM untuk mencetak sebanyak 2.500 paralegal dari kader Muslimat NU.

 

“Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memang memerlukan pendekatan hukum yang kuat. Namun, di tubuh Muslimat NU masih sangat sedikit kader yang berlatar belakang hukum. Maka kami menjalin MoU dengan BPHN agar para kader bisa dibekali ilmu hukum dasar dan menjadi paralegal yang siap mendampingi masyarakat,” ujar mantan Menteri Sosial RI tersebut.

 

Saat ini, ribuan kader Muslimat NU tengah menjalani masa magang setelah menyelesaikan pelatihan dasar. Selanjutnya mereka akan mengikuti tahapan post test dan mendapatkan sertifikasi sebagai paralegal non-litigasi tingkat internasional. 

 

“Mereka akan menjadi garda depan pelayanan hukum berbasis komunitas, termasuk membuka layanan konsultasi hukum gratis atau pro bono di berbagai daerah,” imbuh Khofifah.

 

Ia juga mengungkapkan bahwa Muslimat NU sedang menyiapkan pelatihan lanjutan untuk mencetak paralegal di bidang litigasi. Harapannya, ke depan akan tersedia jaringan kader Muslimat NU yang memiliki kapasitas menangani persoalan hukum secara menyeluruh, mulai dari mediasi hingga pendampingan di tingkat pengadilan.