Ini Lima Program Kerja Prioritas LP Ma'arif NU Jatinegara Tegal
Tegal, NU Online Jateng
Musyawarah Kerja (Musker) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Jatinegara, Kabupaten Tegal pertama kalinya dilaksanakan di gedung MWCNU Jatinegara Tegal. Dalam kesempatan itu, LP Ma'arif NU memaparkan beberapa program kerja di bidang pendidikan.
Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) Jatinegara, Kabupaten Tegal Sukirno mengatakan, lima program pokok yang disampaikan kepada peserta Musyawarah Kerja (Musker) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Jatinegara merupakan program skala prioritas untuk mendapat dukungan peserta Musker.
“Secara umum program kami ada lima. Mulai dari penguatan ideologi Aswaja Annahdliyah, penguatan mutu madrasah, Gerakan Sekolah Ma’arif (GSM), penyelenggaraan harlah Ma'arif, dan penguatan lembaga melalui penggalangan dana Ma'arif,” katanya.
Disampaikan, untuk mewujudkannya dibutuhkan sinergitas antarlembaga dan Banom. Sebab, tanpa adanya sinergitas, mustahil program LP Ma’arif NU Jatinegara selama lima tahun mendatang dapat terwujud dengan baik.
"Kami minta kerja sama semua lembaga dan Banom NU untuk bisa menyampaikan dan mensosialisasikan program Ma'arif NU di Jatinegara khususnya Gerakan Sekolah Ma'arif NU (GSM) di setiap kegiatan-kegiatan NU, event-event NU seperti mudzakarah-mudzakarah, pengajian Lailatul Ijtima, dan Rijalul Ansor," ucapnya.
Sukirno menambahkan, dalam perjalanannya dari tahun ke tahun masalah PPDB pemerintah tidak ada batasan dalam penerimaan PPDB bagi sekolah negeri. Sehingga sekolah negeri menerima siswa dengan jumlah yang banyak.
"Beberapa SMP Negeri di wilayah Jatinegara jumlah siswa barunya lebih dari 150 anak. Bahkan ada yang mencapai sekitar 200 anak. Kami minta kepada pemerintah atau lembaga terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PPDB di sekolah negeri dibatasi. Misal, siswa yang mau masuk ke sekolah negeri harus memiliki nilai yang bagus. Sehingga ada pemerataan siswa untuk sekolah swasta," tambahnya.
Menurutnya, jika PPDB di sekolah negeri tidak dibatasi, maka sekolah swasta terancam gulung tikar. "PPDB harus dikendalikan, karena guru sekolah negeri sudah digaji oleh pemerintah. Sedangkan swasta dari seberapa besarnya jumlah peserta didik yang ada di lembaganya," pungkasnya.
Ketua MWCNU Jatinegara Tegal, Muhammad Ramdhan mengatakan, pihaknya sangat mendukung program LP Ma'arif terkhusus program gerakan sekolah di LP Ma’arif NU, karena hal tersebut sebagai sarana dan fasilitas bagi pendidikan dan perkembangan jiwa anak generasi milenial NU,” tuturnya.
Didirikannya lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU serta berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan NU di seluruh tingkatan.
"Sampai saat ini LP Ma’arif NU masih istiqamah dalam melestarikan ilmu para ulama dan mengamalkan amaliyah Ahlussunah wal Jama’ah (Aswaja).
Oleh karenanya penting bagi warga NU anak-anaknya di sekolahkan di Lembaga Ma'arif NU khususnya di kecamatan Jatinegara," terangnya.
"Zaman sekarang jangan asal-asalan, jangan yang penting judule sekolah, madrasah, pesantren, hati-hati menyekolahkan anak, jangan sampai anak kita mengharamkan Maulid Nabi SAW, menghina ziarah wali, menolak tahlilan, dan anti tabaruk. Percayakan kepada lembaga Maarif NU," tandasnya
Kontributor: Tahmid
Editor: M Ngisom Al-Barony
