Semarang, NU Online Jateng

Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Said Asrori, menegaskan bahwa Istinbath dan Bahtsul Masail merupakan wujud eksistensi NU dalam aspek Diniyah wa Ijtimaiyyah. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Sistem Istinbath Hukum Islam dan Bahtsul Masail terkait Metode Penetapan Bulan Hijriyah yang berlangsung di Islamic Center Semarang, Jalan Abdul Rahman Saleh, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (12/9/2024).

“Segala yang kita lakukan harus terkait dengan masalah diniyah, yakni Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan jam’iyyah ijtima’iyyah yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Perkembangan NU sangat luar biasa,” ujarnya.

Kiai Said juga menyampaikan bahwa saat ini jumlah warga NU mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2003, populasi warga NU di Indonesia hanya 13%, namun pada 2023 meningkat hingga 56,9%, berkisar 155 juta jiwa dari total umat Islam di Indonesia.

“Ini menunjukkan betapa jam’iyyah kita berkembang luar biasa dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa seiring meningkatnya jumlah warga NU, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks, terutama dalam konteks perkembangan teknologi. Kiai Said menekankan pentingnya memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan perubahan zaman.

“Kita akan dihadapkan pada masalah yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya warga kita ingin mendapatkan kepastian hukum,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Pengasuh Pesantren Raudlatut Thullab, Tempuran, Magelang ini juga mengisahkan tentang KH Bisri Mustofa yang sempat dihukumi haram karena mengenakan dasi pada masa pra-kemerdekaan, namun akhirnya diperbolehkan setelah kemerdekaan karena dinilai menjaga kewibawaan.

“Ini contoh perubahan hukum, di mana yang awalnya haram menjadi diperbolehkan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu, dan teknologi. Ini adalah dinamika kehidupan,” katanya.

Kiai Said juga menyebutkan bahwa keputusan-keputusan NU tidak hanya dinanti oleh warga NU, tetapi juga oleh umat Islam di seluruh dunia, seperti dalam permasalahan ibadah haji terkait murur fil muzdalifah dan tanazul filmina yang dikonsultasikan langsung kepada PBNU.

“Alhamdulillah, kita bisa memberikan jawaban pasti, yaitu diperbolehkan. NU memberikan solusi bagi umat Islam dunia yang sedang menunaikan ibadah haji,” jelasnya.

Melalui Bahtsul Masail ini, menurutnya menjadi ruh bagi Nahdlatul Ulama serta wadah bagi santri dan kiai untuk mengasah kemampuan mereka dalam menjawab tantangan zaman.

“Bahtsul Masail menjadi ajang bagi para santri dan kiai untuk mendalami hukum syariat dan menjawab tantangan zaman yang luar biasa ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Seminar Sistem Istinbath Hukum Islam dan Bahtsul Masail PBNU ini merupakan program sosialisasi hasil Konbes di Yogyakarta mengenai Peraturan Perkumpulan Nomor 7 Tahun 2024 tentang pembahasan dan penetapan hukum. Program ini bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendis Kementerian Agama RI. Forum ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan di 12 lokasi yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Maluku.