Semarang, NU Online Jateng

 

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya kolaborasi konkret antara pemerintah provinsi dengan organisasi masyarakat, khususnya Nahdlatul Ulama, dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam acara penandatanganan 15 naskah kerja sama antara 18 lembaga di lingkungan PWNU Jawa Tengah dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung PWNU Jateng, Jalan dr Cipto Semarang, Selasa (22/7/2025).

 

Menurutnya, kerja sama ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau hanya menggugurkan kewajiban administrasi, tetapi harus menghasilkan program-program yang operasional dan berorientasi pada hasil nyata.

 

“Yang lebih utama dari MoU ini adalah bagaimana NU dengan seluruh kekuatannya dapat mengoperasionalkan kerja sama ini dalam bentuk kegiatan yang berdampak langsung, bukan hanya sekadar agenda seremonial atau orientasi kegiatan semata,” ujar Gubernur Luthfi.

 

Ia mengingatkan bahwa untuk membangun Jawa Tengah, tidak cukup hanya mengandalkan kinerja gubernur, bupati, wali kota, atau aparatur sipil negara (ASN). Diperlukan kerja sama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk ormas besar seperti Nahdlatul Ulama.

 

“Dalam membangun Jawa Tengah, kita tidak bisa menjadi Superman. Gubernur, bupati, wali kota, DPRD, semua harus bersatu. Kita perlu kolaborasi dengan seluruh potensi masyarakat. NU adalah kekuatan besar yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa,” tegasnya.

 

Gubernur menyebut, kerja sama seperti ini harus menjadi titik awal untuk menumbuhkan perekonomian baru di daerah. Ia mencontohkan bagaimana aglomerasi wilayah seperti Solo Raya mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp 8,7 triliun dalam waktu satu bulan. Strategi serupa bisa diterapkan di kawasan lain seperti Semarang Raya, Pekalongan Raya, hingga pesisir utara dan selatan Jawa Tengah.

 

“Para bupati dan wali kota harus berperan sebagai pemimpin pembangunan yang bukan hanya bisa mengeksplorasi potensi daerahnya, tapi juga mampu ‘menjual’ wilayahnya secara strategis agar menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

 

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa arah kebijakan daerah harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sejalan dengan RPJMN dan visi besar Indonesia 2045.

 

“Misalnya tahun 2025 kita fokus infrastruktur, tahun 2026 pangan, dan 2027 pariwisata. Maka semua kebijakan daerah harus mengikuti peta besar ini. NU bisa menjadi mitra utama dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut,” lanjutnya.

 

Ia menambahkan, Pemprov Jateng juga telah menjalin kerja sama lintas negara untuk memperluas jangkauan pembangunan. 

 

“Triwulan pertama 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 4,98 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Investasi juga terus tumbuh. Ini bukti bahwa strategi kolaboratif kita sudah di jalur yang benar,” ungkapnya.

 

Di hadapan jajaran PWNU Jateng, Luthfi juga menyampaikan harapannya agar warga Nahdliyin bisa ikut merasakan dan menjadi pelaku langsung pembangunan, tidak hanya menjadi objek. Ia mendorong agar seluruh kekuatan NU dari pusat hingga cabang, ranting, dan anak ranting bisa mewarnai kebijakan pemerintah di semua tingkatan.

 

“Kalau NU hanya berdiri di luar lingkaran kebijakan, itu merugikan kita semua. NU harus terlibat aktif, menjadi pelaku pembangunan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja,” pungkas Gubernur.