Nasional

Pemprov Jateng Raih MCP Tertinggi dari KPK, Kalahkan Jawa Timur dan Kalimantan Barat

Rabu, 19 Maret 2025 | 21:00 WIB

Pemprov Jateng Raih MCP Tertinggi dari KPK, Kalahkan Jawa Timur dan Kalimantan Barat

Wagub Jateng Taj Yasin, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X

Yogyakarta, NU Online Jateng -

Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganugerahkan penghargaan kepada Pemprov Jateng sebagai provinsi dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi di Indonesia. Jawa Tengah berhasil mengungguli Jawa Timur dan Kalimantan Barat dalam capaian tersebut.

 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang mewakili Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi. Penyerahan dilakukan di sela acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah dari wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, pada Rabu, 19/3/2025.

 

Wagub Jateng, Gus Yasin menegaskan komitmen Pemprov Jateng dalam menjaga integritas di seluruh lini pemerintahan.

 

"Kita buktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke tingkat kabupaten/kota benar-benar kita jalankan," ujar Gus Yasin.

 

Program MCP merupakan inisiatif KPK untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Ada delapan area yang menjadi fokus intervensi MCP KPK, di antaranya perencanaan, penyusunan anggaran, pelayanan publik, penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Gus Yasin menekankan pentingnya menjaga proses pengadaan barang dan jasa yang transparan serta memastikan kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan masyarakat.

 

"Perencanaan harus benar-benar kita ketahui dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kita perkuat di pengadaan barang/jasa (APBJ) dan tidak mau bermain-main dalam hal ini," tegasnya.

 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya Inspektorat, yang telah menjaga tren positif dalam membangun budaya antikorupsi.

 

"Insya Allah ke depan kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai dan bahkan meningkatkannya," tandasnya optimis.

 

Capaian MCP Jawa Tengah memang terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, nilai MCP Jateng mencapai 95,56, meningkat dari 90,80 pada tahun 2023.

 

Tak hanya Pemprov Jateng, tiga pemerintah kabupaten di Jawa Tengah juga menerima apresiasi serupa dari KPK, yakni Sragen, Batang, dan Wonogiri atas komitmen mereka dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.